Setjen Wantannas dan MPR RI Selenggarakan Temu Pakar dan Tokoh

Senin, 30 Nopember 2015, bertempat di Gedung Nusantara V Lantai 2, MPR RI, Jakarta diselenggarakan pertemuan Temu Pakar/Tokoh dengan tema Optimalisasi dan Revitalisasi Implementasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan Sistem Ketatanegaraan dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional. Kegiatan ini terselenggarakan atas kerjasama antara Badan Pengkajian MPR RI dengan Setjen Wantannas. Hadir dalam kesempatan tersebut Sesjen Wantannas, Letjen TNI M.Munir dan pimpinan MPR TB Sumanjaya. Acara tersebut juga menghadirkan para pakar/tokoh yaitu Prof.Dr. Rusadi Kantaprawira, A.A.Oka Mahendra,S.H, dan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf.

Mengawali sambutannya, Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa kegiatan temu tokoh dan pakar yang mengusung topik bahasan Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945 dan Sistem Ketatanegaraan menjadi sangat relevan dan kontekstual dengan political will pemerintah.Selanjutnya Sesjen menambahkan bahwa upaya merealisasikan Tri Sakti dan Nawacita dapat dimungkinkan tercapai apabila seluruh komponen bangsa, mengimplementasikan dengan konsisten nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945 dan Sistem Ketatanegaraan sehingga harapannya  forum ini dapat menemukan suatu solusi dengan rencana strategis dan action plan yang applicable dan operable sesuai era kekinian,sehingga implementasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan.

Selanjutnya sambutan disampaikan oleh TB Sumanjaya yang menyampaikan secara ringkas mengenai tugas pokok dan fungsi MPR. Disebutkan bahwa keberadaan lembaga MPR pasca reformasi menjadi sangat penting dan strategis dalam mendorong implementasi kehidupan demokrasi sesuai dengan azas Pancasila dan tuntutan reformasi. Sejalan dengan perkembangan demokrasi yang dinamis maka lembaga MPR wajib melakukan pengkajian sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Narasumber pertama, Prof.Dr. Rusadi Kantaprawira menyampaikan beberapa gagasannya, salah satunya yaitu MPR dapat membentuk semacam “steering committee” atau “badan kelengkapan permanen” yang khusus untuk melakukan monitoring sampai sejauh mana pemerintah telah melakukan berbagai pemenuhan kebutuhan masyaraka- mulai dari kebutuhan sehari-hari: sandang, papan sampai dengan hal-hal kebutuhan strategik jangka panjang. Semua output dan outcome dalam rangka memenuhi berbagai sasaran dan tujuan pembangunan tersebut dikaji oleh MPR melalui pelibatan DPR maupun DPD sepanjang daerah-daerah terlibat.  Sementara itu A.A.Oka Mahendra,S.H menyampaikan bahwa gerakan reformasi telah menjungkir balikkan logika rezim Orde Baru yang menyatakan bahwa UUD 1945 pantang diubah, tetapi wajib dilestarikan. Reformasi justru memandang perubahan UUD 1945 suatu kebutuhan untuk membuatnya menjadi living constitution. Secara konstitusional perubahan UUD 1945 dibenarkan, sepanjang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam konstitusi.

Selanjutnya Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia dihadapkan pada problem diskontinuitas dan diskonektivitas. Para pengambil keputusan politik terjebak pada kepentingan jangka pendek dan terfragmentasi menurut garis kepartaian dan kedaerahan. Dengan kondisi seperti itu, pilihan-pilihan kebijakan sering bersifat tambal-sulam dan parsial; mengabaikan pilihan-pilihan strategis yang bersifat fundamental dan integral, yang memerlukan kesinambungan dan keterpaduan berjangka panjang. Dengan realitas seperti itu, terdapat arus besar kesadaran publik yang menghendaki dihidupkannya kembali substansi haluan kebijakan negara dalam suatu GBHN. Lewat empat kali amandemen Konstitusi, keberadan GBHN sebagai kebijakan dasar negara ditiadakan bersamaan dengan perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Kehendak menghidupkan kembali GBHN tidaklah berarti bahwa bentuk dan kandungan GBHN itu harus sama dan sebangun dengan GBHN yang pernah dibuat di masa Orde Baru. Kandungan GBHN cukuplah berisi pedoman-pedoman dasar/guiding principles atau arahan-arahan dasar/directive principles yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang.