Sekilas Mengenal Dewan Keamanan Nasional Republik Turki

Oleh : Brigjen TNI Toto Siswanto,S.IP,MM dan Laksma TNI Ir. A Djamaluddin

Merujuk kepada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional/Setjen Wantannas, maka diamanatkan tentang tugas Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan stratejik dan kepentingan negara-negara berpengaruh, maka tantangan dan ancaman terhadap keamanan negara dari waktu ke waktu terus berubah. Perubahan ini perlu diantisipasi secara cermat oleh lembaga atau badan yang memiliki peran, tugas dan fungsi terkait ketahanan dan keamanan nasional seperti Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas. Antisipasi tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi peran, tugas dan fungsi Wantannas seperti apa yang telah diarahkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan. Diharapkan revitalisasi dan validasi organisasi mampu menjawab tantangan tugas yang terus meningkat di masa mendatang..Guna mendukung keberhasilan revitalisasi dan validasi organisasi tersebut diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang, termasuk diantaranya melalui pengkajian dan studi banding ke negara lain yang memiliki lembaga dengan peran, tugas dan fungsi yang sama, atau setidaknya memiliki beberapa kesamaan. Dalam konteks ini, hasil dari suatu pengkajian dan studi banding dapat menjadi bahan masukan dan pembanding sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembentukan Dewan Keamanan Nasional /National Security Council Indonesia setelah payung hukumnya terbentuk.

Setjen Wantannas dalam TA 2012 melaksanakan beberapa kali Kajian Luar Negeri untuk melaksanakan studi banding dengan Dewan Keamanan Nasional/National Security Council negara tujuan, diantaranya adalah yang berhubungan dengan Negara Turki yaitu Turkish National Security Council atau Milli Güvenlik Kurulu/MGK. Melalui kegiatan studi banding tersebut dilakukan pertemuan dan diskusi dengan para pejabat NSC/MKG untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang keberadaan lembaga tersebut dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya serta hubungannya dengan institusi-institusi lain yang menjadi anggota NSC/MKG.

Kunjungan ke Turkish National Security Council / NSC.

Kunjungan ke Turkish NSC diawali dengan penerimaan dan diskusi dengan Sekretaris Jenderal/Sesjen NSC Mr. Muammer Turker. Dalam penerimaan Tim Wantannas, Sesjen NSC menyampaikan pentingnya hubungan antara Indonesia dengan Turki, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan militer. Untuk meningkatkan hubungan tersebut, antara lain dapat memanfaatkan keikutsertaan kedua Negara dalam sejumlah penugasan internasional yang sama, baik dibawah naungan PBB maupun organisasi regional dan organisasi negara-negara Islam. Oleh karena itu, Sesjen NSC menyambut baik kunjungan Tim Wantannas dan berharap hubungan kedua negara dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, utamanya hubungan perdagangan dan sharing informasi di bidang keamanan, khususnya dalam penyelesaian konflik perbatasan, separatisme dan terorisme. Setelah penerimaan oleh Sesjen NSC, acara dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang dihadiri oleh Sesjen, Direktur Research and Development, Head of Asia Pacific Affairs dan Staf lainnya. Dalam studi banding tersebut Tim Setjen Wantannas melaksanakan kunjungan ke Turkish Ministry of Interior / Kementerian Dalam Negeri Turki yang membawahi Gendamerie, National Police dan Coast Guard.

Struktur Turkish National Security Council / Dewan Keamanan Nasional Turki.

Turkish NSC dibentuk berdasarkan UU No. 2945 tanggal 9 November 1983, dan mengacu Konstitusi 1982. Menurut pasal 118 Konstitusi 1982 (Amandemen: 03.10.2001-4709 / No 32) dan pasal 3 UU No. 2945 — Perubahan: 15.01.2003-4789 No 1, NSC dipimpin oleh Presiden, beranggotakan Perdana Menteri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Komandan Angkatan Darat, Komandan Angkatan Laut, Komandan Angkatan Udara dan Komandan Jenderal Gendarmerie. Tergantung agenda yang dibahas, Menteri terkait dan personil lain dapat diundang untuk menghadiri rapat Dewan. Sesjen NSC juga hadir dalam rapat Dewan, namun tidak memiliki hak suara. Berdasarkan pasal 118 Konstitusi 1982 — Amandemen: 03.10.2001-4709 / No 32, NSC bertugas menyampaikan pandangan atau saran keputusan kepada Kabinet, tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan, formulasi dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional dan memastikan koordinasi yang diperlukan. Keputusan NSC yang berkaitan dengan tindakan yang harus diambil dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemandirian negara, persatuan dan kesatuan bangsa, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, dievaluasi oleh Kabinet.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 2945 — Perubahan 07.08.2003-4963/No. 24, tugas NSC adalah “membuat saran keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional, dan memberikan pandangan untuk menjamin koordinasi yang diperlukan kepada Kabinet, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam UU”. Perdana Menteri dapat menugaskan Wakil Perdana Menteri dengan tanggung jawab menyerahkan saran keputusan dan pandangan dari NSC kepada Kabinet untuk dievaluasi, serta mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pelaksanaan keputusan yang sudah disetujui Kabinet. Dalam mekanisme kerja, NSC mengadakan rapat satu kali setiap dua bulan, dan jika diperlukan dapat mengadakan rapat tambahan atas usul Perdana Menteri atau atas permintaan Presiden. Rapat Dewan dipimpin Presiden, apabila Presiden berhalangan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dewan mengambil keputusan dengan suara terbanyak, keputusan Dewan dijadikan sebagai agenda kerja Kabinet untuk diambil langkah-langkah prioritas yang diperlukan.

Keberadaan Turkish NSC dipengaruhi oleh persepsi keamanan yang dianut oleh negara. Dalam hal ini, Turki mengacu pada European Security Strategy yang diadopsi oleh Uni Eropa tanggal 12 Desember 2003 yang menyatakan bahwa “the post Cold War environment is one of increasingly open borders in which the internal and external aspects of security are indissolubly linked”. Dalam konteks ini, masalah terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal, konflik regional, negara gagal dan kejahatan terorganisir merupakan ancaman nyata terhadap keamanan dunia saat ini. Terdapat 6 jenis ancaman yang harus menjadi perhatian dunia, yaitu 1. terorisme, 2. konflik antar negara, 3. konflik dalam negeri, termasuk perang sipil dan genocide, 4. senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi, 5. transnational organized crime, dan 6. ancaman ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan, penyebaran penyakit dan masalah lingkungan. Ancaman tersebut memiliki karakteristik dasar bersifat multi dimensi, lintas negara, asimetris dan interkoneksi.

Organisasi dan tugas Sekretariat Jenderal/Setjen NSC telah mengalami perubahan yang drastis dan sekarang lebih “civilian”, dimana dari sekitar 300 personel Setjen NSC, 90% dari sipil dan 10% militer dan saat ini merupakan yang keempat kalinya dipimpin oleh orang “sipil”. Sesjen NSC membawahi 3 Deputi — saat ini hanya diisi 1 Deputi, dibantu oleh Special Advisor, Legal Advisor dan Chief of the Private Cabinet of the Secretary General. Satu Deputi yang ada membawahi a. Departemen Riset dan Evaluasi yang bertugas mengadakan riset dan studi terkait tugas NSC, menyiapkan dokumen dan menyampaikannya ke lembaga dan institusi terkait, b. Departemen Mobilisasi dan Penyiapan Perang yang bertugas menyusun aturan-aturan yang dibutuhkan untuk mobilisasi dan kebutuhan perang masing-masing kementerian, lembaga dan organisasi massa, termasuk warga negara, serta mengkoordinasikan kementerian terkait untuk melaksanakan NATO Civil Emergency Planning Level, c. Departemen Pelayanan Kesekretariatan bertugas menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk rapat NSC dan melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya, d. Departemen Pers dan PR bertugas mengorganisasikan hubungan Setjen NSC dengan media dan publik, termasuk memonitor berita-berita dalam dan luar negeri, dan e. Departemen Personalia dan Administrasi bertugas melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan personel, termasuk administrasi dan logistik.

Agenda rapat NSC dapat berasal dari Setjen NSC maupun anggota tetap NSC. Usulan agenda rapat NSC diajukan kepada Perdana Menteri dan Kepala Staf Umum AB untuk mendapatkan rekomendasi sebelum diusulkan kepada Presiden. Agenda rapat yang telah disetujui Presiden kemudian ditindaklanjuti oleh Setjen NSC dengan mengadakan rapat yang melibatkan Kementerian terkait dan pihak lain yang diperlukan, untuk menyiapkan draft keputusan rapat NSC — dilaksanakan 2 minggu sebelum rapat NSC. Draft keputusan terkait dengan agenda rapat selanjutnya dibahas dalam rapat NSC untuk diambil keputusan. Keputusan NSC disampaikan kepada Kabinet sebagai “advisory” / tidak bersifat compulsory, sehingga tidak mengikat Kementerian, namun dalam realitanya tetap menjadi prioritas Kementerian terkait karena mereka terlibat aktif dan memiliki hak suara dalam rapat NSC.

Keberadaan Turkish NSC diatur dalam konstitusi negara sehingga secara hukum memiliki landasan yang kuat. Keberadaan NSC dalam tata pemerintahan Turki sangat penting, terbukti dengan pelaksanaan rapat rutin NSC dua bulan sekali dipimpin langsung oleh Presiden atau Perdana Menteri. Agenda rapat NSC yang membahas isu-isu krusial menyangkut keamanan nasional dapat diusulkan oleh Setjen NSC maupun Kementerian anggota NSC. Setelah agenda rapat disetujui Presiden, Setjen NSC menyiapkan bahan rapat melalui pertemuan dan koordinasi dengan Kementerian dan pihak-pihak terkait. Keputusan NSC bersifat advisory, namun tetap menjadi prioritas Kementerian terkait. Seluruh kementerian yang menjadi anggota tetap NSC memberikan dukungan terhadap peran dan tugas NSC dan menyatakan bahwa keberadaan NSC masih relevan dan signifikan bagi masa depan Turki. Sesuai dengan perubahan paradigma keamanan nasional, keberadaan NSC yang semula lebih “militeristik” saat ini sudah jauh berbeda dan lebih “civilian”. Hal ini tercermin dari jabatan Sesjen NSC untuk keempat kalinya diduduki oleh pejabat sipil dan prosentasi personel militer dalam struktur organisasi Setjen NSC yang relatif kecil–tinggal 10%.

Penutup

Terkait dengan penanganan masalah keamanan nasional Turki, Turkish NSC memiliki peran kunci dalam memberikan masukan kepada Kabinet. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Turkish NSC sangat jelas dan kuat yang diatur dalam konstitusi negara. Pemerintah Turki memahami bahwa mengkoordinasikan dan memenej lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penanganan masalah keamanan nasional bukanlah suatu hal yang mudah. Turkish NSC sejauh ini dapat diandalkan karena mampu memainkan peran yang menentukan dalam melakukan tugas tersebut.

Kementrian Dalam Negeri Turki merupakan bagian yang dominan dalam keanggotaan tetap NSC. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan terkait penanganan masalah keamanan nasional yaitu Turkish National Police, Gandarmeri, Coast Guard secara organisatoris berada di bawah Kemendagri.

Supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi di Turki yang cenderung menguat, memberikan dampak pada sistem kepemimpinan di lembaga NSC. Namun demikian, komposisi keanggotaan dalam tubuh organisasi yang terdiri dari sipil dan militer tetap mampu mendukung tugas-tugas lembaga secara optimal tanpa adanya permasalahan dikotomi sipil-militer yang berarti.