Perubahan Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Keamanan Nasional

Oleh : Brigjen TNI Alva AG Narande, S.AP, D.SS, MM

1. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan pertahanan negara serta peningkatan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian dari pembanguan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan komponen integral dari pembangunan nasional bidang lainnya. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat (enabling environment) terhadap pembangunan bidang lainnya, dan bergerak ke arah yang sama demi tercapainya Visi Pembangunan Nasional.

Visi Pembangunan Nasional 2025 itu sendiri secara jelas memuat tiga aspek utama yakni Indonesia yang maju dan mandiri; Indonesia yang adil dan demokratis; serta Indonesia yang aman dan damai. Pentingnya penciptaan Indonesia yang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, keamanan dan pertahanan dipandang sebagai prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna memajukan sektor-sektor vital lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah dapat dicapai bila stabilitas keamanan terjaga baik, sebagaimana tercermin dalam 10 tahun terakhir ini. Ketiga, konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan insani. Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan pangan. Selain itu, personilnya semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas sektor.

2. Dinamika  Lingkungan Strategis

Pembangunan pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan dihadapkan pada lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Secara internal, upaya-upaya pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan, dan perdagangan ilegal merupakan kondisi yang diprediksi dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi aktivitas dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan secara eksternal, isu-isu global mengenai dominasi negara-negara maju, konflik antar dan intra negara, merebaknya peperangan asimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-negara berkekuatan militer baru menjadi isu-isu yang secara langsung maupun tidak langsung Indonesia dapat terkena dampaknya. Secara regional, Indonesia juga masih dihadapkan pada isu-isu seperti sengketa perbatasan negara; perkembangan nuklir Korea Utara; sengketa teritori antara Jepang – China; kejahatan lintas negara seperti violent extremist organisation (VEO), atau perebutan cadangan energi, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya.

Sisi positif dari lingkungan strategis tersebut adalah terciptanya peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan, termasuk peluang melakukan kerjasama keamanan internasional. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepannya, diantaranya adalah bagaimana pemerintah mampu menghadapi arsitektur keamanan regional dan internasional terkait dengan perubahan balance of power; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Di samping itu, kondisi ketidakamanan maritim terutama pada jalur ALKI atau meningkatnya ketegangan semenanjung Korea, menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan penting dalam ikut menciptakan perdamaian di kawasan regional Asia Timur.

Dalam konteks di atas maka sejalan denga Visi Kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka misi khusus pada bidang pertahanan dan keamanan adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim.

3. Ancaman Keamaman Nasional dan Pergeseran Paradigma Kamnas

Ancaman keamanan Nasional dalam era global semakin variatif, Diakui bahwa konsep keamanan pada era globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Maka konsep keamanan tidak hanya terfokus pada keamanan negara tetapi termasuk pula keamanan insani, serta tidak hanya menghadapi ancaman yang bersifat militer negara lain tetapi juga yang bersifat non militer. Ancaman tidak dipersepsikan lagi hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri misalnya adalah pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan,  gerakan separatis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, human trafficking. Sedangkan ancaman yang bersifat  eksternal bisa berbentuk terorisme internasional, climate change, health pandemic, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi ancaman tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak di luar pandangan atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu.

Sifat Ancaman, sebagaimana telah dikemukakan, semula ancaman terhadap suatu negara selalu dipersepsikan berupa ancaman kekuatan militer dari negara lain. Oleh sebab itu, ancaman ini sering disebut sebagai ancaman tradisional. Namun kini, dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, kemampuan finansial yang tinggi, serta kemampuan networking yang luas dan mendalam, ancaman terhadap keamanan suatu negara telah pula dapat dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara ini juga tidak hanya berkemampuan menggunakan kekuatan yang bersifat militer saja, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, intelijen, dan teknologi.

Sifat ancaman non tradisional juga semakin rumit, merupakan ancaman yang bersifat asimetris, karena ada ketidak sejajaran antara pihak yang bertikai dimana aktor negara berhadapan dengan aktor non negara. Kompleksitas dalam menghadapi ancaman non tradisional akan jauh lebih tinggi dari pada menghadapi ancaman tradisional. Gerakan aktor non negara tidak mengenal batas-batas teritorial suatu negara. Secara legal formal mereka bukan entitas yang sejajar dengan negara, tetapi harus dihadapi oleh negara. Namun negara yang terancam harus dapat mengatasinya, karena mereka memiliki kemampuan tinggi untuk melakukan ancamannya.

Pergeseran paradigma keamanan yang mengedepankan sifat-sifat baru ancaman dengan sendirinya mengakibatkan perobahan respon terhadap suatu ancaman. Ketika paradigma keamanan masih memiliki persepsi bahwa yang dimaksud ancaman terhadap keamanan nasional selalu berbentuk ancaman militer, maka tanggapan terhadap suatu ancaman selalu berupa respon-respon militer pula. Seiring dengan pergeseran sifat ancaman sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka respon yang diberikan juga tidak akan selalu berupa respon militer. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan militer dan non militer untuk merespon setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi. Namun di era globalisasi sekarang ini, dimana tuntutan terhadap jaminan keselamatan manusia dan penghormatan kepada hak azasi manusia semakin tinggi, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara untuk meraih kepentingan nasionalnya semakin tidak populer. Oleh karenanya setiap negara cenderung memperkuat kemampuan respon non militer masing-masing tanpa meninggalkan kemungkinan dilakukannya respon militer. Untuk menghadapi ancaman yang sifat kompleksitasnya semakin tinggi, dengan sendirinya setiap negara semakin dituntut untuk mampu melakukan respon yang komprehensif dan terpadu antara respon militer dengan non militer secara efektif, baik pada tataran domestik, regional, maupun global. Pada akhirnya pergeseran paradigma konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada state centered security kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup state centered security dan people centered security.

4. Rencana Perubahan Wantannas menjadi DKN

Memasuki tahun 2015, pemerintah melalui Perpres No. 2 tahun 2015  menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2015-2019.  Dalam dokumen tersebut pada Bab. VI tepatnya pada butir 6.1.7 Sistem Keamanan Nasional yang integratif disebutkan bahwa Pasca reformasi, Indonesia berkomitmen meredifinisi konsep keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya. Reformasi Sektor Keamanan/RSK dilakukan dengan menijau kembali kewenangan bidang pertahanan/external defence dan  keamanan/internal security serta menata ulang aparatur negara yang terkait, lengkap dengan perangkat legal yang baru. Dalam konteks RSK berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer, polisi, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Dari apa yang diuraikan di atas menunjukan bahwa redefinisi konsep keamanan nasional menjadi salah satu agenda pemerintah pada periode 2015-2019. Dalam konteks ini, Indonesia juga secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani/human security. Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini menjadi bersifat lebih komprehensif misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian keamanan nasional menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi.

Tidak berhenti pada uraian di atas, akan tetapi juga disinggung mengenai DKN yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang Keamaman Nasional/RUU Kamnas yang  masih terus didiskusikan agar muatannya dapat menjadi pondasi jangka panjang bagi perkembangan Indonesia yang dinamis. Pengesahan RUU Kamnas semestinya akan membuka pintu bagi pembentukan DKN. Wantannas yang sekarang sudah ada juga diharapkan mempercepat terwujudnya institusi DKN.

Lebih jauh dokumen RPJMN 2015-2019 pada Bab VII di atas juga memberikan semacam evaluasi dan arahan dengan menyebutkan bahwa  kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengitegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional  masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerjasama antarinstitusi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan silo, di mana tiap institusi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada  kebutuhan adanya lembaga semacam  dewan keamanan nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian  keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional lainnya.

Masih dalam konteks Kamnas, bahwa dalam strategi pembangunan untuk mencapai sasaran terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegratif  adalah 1. Pembentukan Kogabwilhan; 2. Pembentukan DKN; 3. Pemutahiran sistem informasi Kamnas; 4. Perumusan Kamnas strategis, krusial dan mendesak; 5. Pengendalian dan pemantauan Kamnas; 6. Pendidikan bela negara. Dari strategi ini nampak bahwa pemerintah menunjukan komitmennya  untuk terus melanjutkan RSK guna mewujudkan pengelolaan Kamnas yang efektif, efisien dan integratif.

5. Penutup

Perubahan Wantannas menjadi DKN merupakan amanat Perpres No. 2 tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari hasil evaluasi pemerintah pada sektor pertahanan dan keamaman. Evaluasi tersebut memandang bahwa perlu dilakukan satu bentuk pengintegrasian kebijakan Keamanan nasional mengingat semakin variatifnya ancaman Kamnas. Penanganan yang masih bersifat parsial sudah dapat dipastikan tidak mampu mengatasi ancaman kamnas secara efektif. Dibutuhkan satu upaya lintas sektor yang terpadu yang dalam hal ini adalah mengintegrasikan kebijakan kamnas, dan menentukan unsur-unsur yang harus menangani ancaman kamnas tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga penanganan keamanan nasional menjadi efektif dan efisien. Atas dasar pertimbangan itu diperlukan semacam dewan yang bertugas membantu Presiden dalam mengintegrasikan kebijakan kamnas. Dengan demikian diharapkan terbangun sinergitas antar aktor keamanan dan K/L terkait, sehingga setiap permasalahan kamnas dapat ditangani dengan efisien dan efektif.

Demikianlah beberapa substansi yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, sudah saatnya mulai memberikan perhatian terhadap permasalahan keamanan nasional, sebab negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang menyimpan potensi ekonomi dan sosial budaya yang bernilai tinggi, sudah sepatutnya dijaga dengan bijak di tengah persaingan global yang penuh dengan tantangan dan peluang.