Setjen Wantannas Selenggarakan Ramusmat

Kamis, 21 April 2016 diselenggarakan Rapat Perumusan Materi/Ramusmat yang bertempat di Ruang Wawasan Nusantara Lantai 6, Kantor Setjen Wantannas. Ramusmat digelar untuk mempertajam materi yang telah dibahas dalam forum Kelompok Kerja Khusus/Pokjasus selama dua hari sebelumnya. Sebagai moderator pada kegiatan tersebut adalah Deputi Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs.Tjetjep Agus S, MM. Hadir dalam kesempatan tersebut para Deputi, Para Staf Ahli, Para Bandep, Para Anjak serta para Narasumber.

Dari delapan judul yang dibahas pada forum Pokjasus, hanya tiga judul yang dipaparkan pada forum Ramusmat. Dr. Cecep Darmawan,M.Si akademisi dari Univ. Pendidikan Indonesia pertama kali memaparkan pokok bahasannya mengenai Optimalisasi Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Dalam Rangka Keamanan Nasional. Mengawali paparannya Dr.Cecep mengatakan bahwa berdasarkan konvensi Palermo tahun 2000 di Italia, kasus-kasus penyelundupan senjata api dikategorikan sebagai transnational dan organized crime. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah lemahnya regulasi tentang pencegahan penyelundupan dan peredaran senpi ilegal di indonesia, belum optimalnya koordinasi aparat pada jalur perdagangan laut dan darat, belum optimalnya upaya penegakan hukum, dan belum optimalnya pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal baik darat dan laut serta cargo udara sebagai jalur masuknya senpi.

Pemaparan yang kedua disampaikan oleh Nushasyim,S.IP,M.Si Peneliti dari LIPI mengenai Memantapkan Sistem Pilkada Serentak yang Demokratis dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif. Di awal paparannya disampaikan mengenai beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu kerancuan DPT, pengaturan anggaran, politik uang, netralitas birokrasi, penegakan hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat lemahnya sosialisasi. Setelah memaparkan akar permasalahan serta implikasi yang ditimbulkan, Nushasyim mengatakan bahwa kecenderungan yang akan timbul adalah terjadinya penundaan Pilkada, timbulnya sengketa Pilkada, kecurangan Pilkada yang terus berulang, abuse of power, dan kemajuan daerah terhambat serta public distrust terhadap Pilkada dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemapar yang terakhir yaitu Prof.Dr.Payaman Simanjuntak mengenai Antisipasi dan Solusi Meningkatnya Pengangguran Akibat Pemutusan Hubungan Kerja/PHK dalam rangka Penguatan Ketahanan Nasional. Mengawali paparannya disampaikan data mengenai jumlah pengangguran di Indonesia dimana terdapat sekira 650.000 orang yang berpendidikan sarjana menganggur, 250.000 lulusan diploma, 1,5 juta lulusan SMK, dan 2,28 juta penganggur lulusan SMA. Hal tersebut menunjukan bahwa apabila persoalan pengangguran ini tidak dapat diatasi dengan baik akan menimbulkan masalah sosial lain seperti maraknya premanisme, konflik sosial, peredaran narkoba dsb. Menurut Guru Besar dari Univ, Krisnadwipayana tersebut terdapat beberapa pokok persoalan yang mendasari yaitu ekses restrukturisasi perusahaan akibat ketatnya persaingan usaha, rendahnya produktifitas dan daya saing SDM, dan terjadinya relokasi industri antardaerah dan antarnegara. Namun demikian, salah satu upaya yang dapat diambil terkait dengan permasalahan tersebut yaitu mendorong kemudahan perijinan usaha daerah untuk tumbuhnya indutri kreatif lokal.

Setelah melalui sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta Ramusmat, Sesjen Wantannas yang diwakili oleh Deputi Pengkajian dan Penginderaan, Laksda TNI Ir. Eko Djalmo Asmadi, MA memberikan tanggapan terhadap setiap materi paparan. Terkait dengan peredaran dan penyelundupan senjata api harus dipastikan mengenai sumber senjata berasal/source, dana, tujuan penyelundupan/destination dan pelaku. Selanjutnya mengenai meningkatnya pengangguran akibat PHK, perlunya disertakan peran BNP2TKI serta optimalisasi fungsi lembaga pendidikan. Diakhir acara tersebut Prof.Dr.Payaman Simanjuntak yang dikenal banyak menulis buku di bidang ketenagakerjaan dan SDM memberikan buku sebagai kenang-kenangan kepada Deputi Polstra dan Deputi Jiandra.