Setjen Wantannas Selenggarakan Rapat Kerja Terbatas 24 s.d 26 Mei 2016

Optimalisasi percepatan pembangunan pertahanan negara pada aspek kewilayahan merupakan salah satu judul yang dibahas pada kegiatan Rapat Kerja Terbatas/Rakertas. Sesjen Wantannas, Letjen TNI M.Munir menyampaikan bahwa pembangunan pertahanan negara pada aspek kewilayahan seakan-akan luput dari perhatian karena hiruk pikuknya informasi dan berita-berita mengenai politik di berbagai media. Namun karena Setjen Wantannas merupakan fasilitas Staf Presiden, maka selalu membahas dan menelaah hal-hal yang sifatnya strategis dan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Sesjen Wantannas pada pleno pembukaan Rakertas tanggal 24 Mei 2016 yang bertempat di Ruang Nakula, Lt.6 Gedung Kemenko Polhukam, Jl.Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat. Hadir pada kegiatan tersebut para Deputi, para Staf Ahli, para Bandep, para Anjak dan para Narasumber.

Judul lain yang dibahas pada forum Rakertas kali ini adalah mengenai Pembukaan lahan sawit yang berlebihan, Aktivitas warga negara asing dan tenaga kerja asing, Renkonnas Krisis Air, Skema turnkey project dalam rangka percepatan infrastruktur, Pengelolaan keamanan maritim di Samudera Hindia, Peningkatan kemandirian padi, jadung dan kedelai, serta pemerataan infrastruktur dan pelayanan kesehatan.

Sesjen melanjutkan bahwa pembahasan tenaga kerja asing merupakan isu yang sedang up to date. Dihadapkan pada MEA, setiap negara ASEAN harus memberikan fasilitas dan kemudahan bagi tenaga kerja lintas negara. Namun hal ini tetap memerlukan pengawasan yang ketat, sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional. Pada topik yang lain Sesjen menyampaikan mengenai Selat Malaka yang menjadi sarana perlintasan dan lalu lintas laut terpadat di dunia. Lebih dari 5000 kapalĀ  per hari melintas di kawasan ini, namun sedikit sekali yang berlabuh di Indonesia dan mayoritas singgah di pelabuhan Singapura. Padahal lanjut Sesjen, bila kapal berlabuh maka awak kapal biasanya melakukan 5R yaitu refuel, replenishment, repair, rest, dan recreation. Bila semua kapal berlabuh di Indonesia dan melakukan hal tersebut, maka akan menambah nilai ekonomi yang cukup signifikan pada daerah sekitarnya.

Pada tanggal 26 Mei 2016, para kelompok memaparkan hasil pembahasannya pada rapat pleno penutupan Rakertas. Dicky RM Nainggolan, ST, M.Si akademisi dari Univ. Pertahanan menyampaikan bahwa pembangunan pertahanan negara secara kewilayahan khususnya pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan. Pembangunan infrastruktur pertahanan negara secara kewilayahan ini sejalan dengan program Nawacita pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Brigjen Pol Drs.Suroso menyampaikan bahwa kehadiran tenaga kerja asing dan kebijakan bebas visa kunjungan hingga tingkat tertentu telah memberikan kontribusi pada sektor ekonomi. Sejak diberlakukannya MEA, ribuan tenaga kerja asing mengisi sejumlah sektor profesi di dalam negeri baik itu sektor infrastruktur dan industri. Beberapa dari mereka telah dipulangkan karena paspornya bermasalah. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap para tenaga kerja asing.

Rainier Haryanto, ST, M.Eng Direktur Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas/KPPIP menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyusun target pencapaian pembangunan dan peningkatan infrastruktur dengan menempatkan berbagai proyek dalam skala prioritas sebagai upaya menjawab defisit infrastruktur sekaligus mencapai target Nawacita dari Pemerintah. Namun persoalannya yaitu belum adanya ketetapan komposisi dan skema pembiayaan proyek strategis pemerintah serta SDM dan kelembagaan yang terkait belum sepenuhnya siap melaksanakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

 

 

Paparan terakhir disampaikan oleh Dr.Andin H Taryoto,MS mengenai peningkatan kemandirian padi, jagung, dan kedelai / Pajale. Menurutnya dalam Program Nawacita ke-3 dan ke-5 serta dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 82,1 juta ton dan produksi jagung sebesar 24,7 juta ton serta produksi kedelai sebesar 3 juta ton. Kementan telah melaksanakan program Upaya Khusus Pajale dengan menargetkan swasembada pada tahun 2017. Namun hal tersebut terkendala oleh beberapa masalah diantaranya anomali iklim yang tidak bisa diprediksi, generalisasi konsep pengembangan pertanian tanpa memperhatikan karakteristik wilayah, konversi dan fragmentasi lahan serta keengganan generasi muda terlibat dalam bidang pertanian. Di akhir pleno penutupan, Sesjen Wantannas menerima buku kenang-kenangan dari Dr.Andin H Taryoto,MS. Dosen Sekolah Tinggi Perikanan tersebut telah menyusun buku yang berjudul Asmarandana Kampus Penyuluhan yang isinya antara lain mengenai pendidikan, penyuluhan dan pembangunan perikanan.