PENGKAJIAN DAERAH (KAJIDA) KE KAB.SUMENEP

Rombongan kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melakukan Pengkajian Daerah (Kajida) ke Pulau Giliyang, Kab. Sumenep Madura, Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 2016. Rombongan terdiri dari Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI M Munir, Deputi Pengkajian dan Penginderaan (Jiandra) Laksda TNI Dr. Eko Djalmo Asmadi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Irjen Pol Drs. Bambang Hermanu,SH,MM dan Staf Ahli Bidang Hukum Dr. Muhammad Ghazalie serta para Analisis Kebijakan di Kedeputian Jiandra yaitu Kolonel Cku Ngadiman,MM, Kolonel Sus Agus Suharto,S.IP,MM, dan Ir.Hadian Ananta Wardhana,CES.

Rombongan yang tiba di pelabuhan Dungkek, Desa/Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep tersebut langsung bergegas menuju ke Pulau Giliyang, menggunakan perahu motor Sriwijaya. Sekitar satu jam kemudian tepatnya pukul 08.35 Wib. rombongan tiba di pelabuhan Ban Raas Desa Ban Raas,  Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek. Di Pulau Gilyang rombongan langsung menuju ke lokasi oksigen 1 dan oksigen 2. Selanjutnya berpindah tempat menuju Pantai Ropet, yang juga berada di Desa Bancamara. Dari Pantai Ropet rombongan langsung menuju Gua Mahakarya di Desa Banraas serta untuk menuju Balai Desa Banraas.

Kunjungan kerja Setjen Wantannas ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, disambut positif oleh forum pimpinan kabupaten (Forpimka) setempat. Kegiatan Kajida Setjen Wantannas ke Sumenep tersebut dijadikan kesempatan forpimka setempat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat. Kegiatan tatap muka yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, dimanfaatkan oleh sejumlah kepala SKPD untuk menyampaikan seluruh unek-uneknya, agar diteruskan kepada Presiden RI. Tujuan dari pertanyaan sejumlah Kepala SKPD tersebut, dimaksudkan untuk kemajuan Sumenep di segala sektor.

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh SKPD setempat yaitu menginginkan agar ada kesinambungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terkait pembangunan dan percepatan pengadaan sarana komunikasi dari wilayah daratan ke wilayah Kepulauan. Dengan begitu diharapkan bisa membantu percepatan pembangunan Sumenep kedepan.

Setelah itu, disusul dengan pertanyaan tentang tiga problem yang sering dialami setiap melakukan penyesuaian program, salah satunya program pemerintah yang sering terkendala dan berbenturan dengan kearifan lokal.  Disamping itu, tidak berimbangnya anggaran yang tersedia karena Sumenep terdiri dari kepulauan, dan pengembangan Infrastruktur telekomunikasi antara daratan dan kepulauan.

SKPD yang lain mengajukan permintaan agar pemerintah pusat meninjau kembali mengenai Undang-Undang tentang perizinan penangkapan ikan. Karena sesuai dengan UU pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perizinan. Saat ini yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah Provinsi. Selian itu terdapat pertanyaan yang meminta pemerintah pusat untuk melakukan revisi UU tentang pembagian dana bagai hasil (DBH) Migas, sehingga diharapkan dapat memperkaya APBD sehingga terjadi perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selaku daerah.

Sementara dibidang pendidikan, sedikitnya ada tiga pegaduan yang disampaikan, salah satunya tentang kondisi fisik bangunan gedung sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga ada upaya bersama anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan. Selain itu, juga perlu adanya program pembangunan rumah dinas bagi guru yang ditugaskan di daerah kepulauan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menunjang kinerja dan kualitas para guru pendidikan kedepan. Penambahan jam masuk untuk mata pelajaran agama, itu dimaksudnya sebagai salah satu upaya pencegahan masuknya narkoba dilingkungan sekolah.

Disamping hal tersebut, pemerintah daerah meminta agar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kembali dimasukan kedalam kurikulum seperti sedia kala.  Sementara itu Camat Gili Genting, megadukan soal minimnya pelabuhan dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Selain minimnya penerangan listrik. Padahal Gili Genting termasuk salah satu daerah yang memiliki kandungan migas.

Di sisi lain Bupati Sumenep Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si berharap mimpi masyarakat, khususnya yang berada di kepulauan dan daerah pesisir lainnya di Kabupaten Sumenep, bisa ada pabrik yang bisa mengelola hasil laut, seperti ikan, rumput laut dan semacamnya. Menurutnya, selama ini kendala yang dihadapi berkaitan dengan adanya musim ikan, sehingga para pengusaha berpikir panjang untuk membuka usaha tersebut.

“Kemungkinan jika ada solusi dengan adanya kapal besar yang bisa langsung dikelola di kapal dari hasil tangkapan ikan nelayan, maupun bisa di ekspor keluar,” ungkapnya.

Disamping itu, berkaitan dengan persoalan kebijakan dana bagi hasil minyak bumi dan gas, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 diharapkan bisa ada revisi, karena tidak banyak menoleh kepada daerah sebagai penghasil, namun masih banyak menoleh kepada penguasa dan pemerintah pusat.

Bahkan, diaku Bupati jika selama ini pihaknya juga belum memiliki data pembanding berapa hasil migas yang diperoleh dari perut Sumenep, sehingga yang diperoleh Kabupaten Sumenep dari dana bagi hasil migas hanya sedikit.

Masih banyak masyarakat kepulauan yang belum menikmati kekayaan, seperti tidak adanya aliran listrik dan sebagainya. Disamping itu, Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak pulau, ternyata tidak masuk sebagai zona pulau terluar, karena keberadaan Kabupaten Sumenep dilihat dari peta berada di tengah.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sesjen Wantannas menyampaikan bahwasanya berbagai masukan yang diperoleh dari berbagai pihak, khususnya di Kabupaten Sumenep akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI.  “Seperti halnya berkaitan dengan keberadaan 128 pulau di Sumenep, apakah memang tidak masuk kriteria sebagai pulau terluar, tentu akan menjadi masukan ke pusat,” ungkapnya.

Dikatakan, melalui kegiatan yang dilaksanakan Setjen Wantannas tersebut, merupakan salah satu upaya bagaimana pemerintah membangun dari pinggiran yang salah satunya dari Kabupaten Sumenep yang memiliki kekayaan luar biasa, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah sistematis untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi saat ini, tegas Sesjen, merupakan era demokrasi, dimana otonomi daerah merupakan persoalan yang menonjol, sehingga berkaitan dengan dana perimbangan yang diatur dalam Undang-Undang yang ada selama ini bisa direvisi, sehingga Kabupaten Sumenep bisa membangun daerahnya dengan lebih sejahtera.

Ditambahkan pula, kehadiran Tim Setjen Wantannas ke Kabupaten Sumenep, juga dalam rangka melakukan kunjungan dengan adanya informasi destinasi pulau Giliyang, yang menurut hasil survei Lapan, terdapat beberapa titik yang memiliki kandungan oksigen terbanyak, sehingga dalam jangka panjang akan menjadi obyek wisata. “Karena itu, kedatangan para wisatawan ke Sumenep nantinya diharapkan tidak malah membuat kondisi stabilitas ketahanan nasional terganggu,” tambahnya.