Rakertas Setjen Wantannas Bahas Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi dari Negara Konflik

Pada kesempatan tersebut dipaparkan empat judul bahasan strategis yaitu : 1) Reformasi Birokrasi Tata Kelola Ibadah Haji Guna Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Jemaah Haji; 2) Antisipasi dan Solusi Meningkatnya Upaya Internasionalisasi Permasalahan Papua Guna Menjaga Keutuhan NKRI; 3) Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi dari Negara Konflik yang Masuk ke Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional; dan 4) Antisipasi dan Solusi Perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.

Drs. Samidin Nashir, MM dari Komisi Pengawas Haji Indonesia pertamakali menyampaikan paparannya. Menurutnya terdapat empat pokok persoalan yaitu UU No.13/2008 sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, posisi tawar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji masih lemah, dan sarana dan prasarana pembinaan, pelayanan dan perlindungan calon jamaah haji masih terbatas. Samidin menambahkan bahwa saat ini belum terbentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diamanatkan oleh UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sementara itu Abimanyu Wachjoewidayat, AACS sebagai Praktisi IT menyampaikan paparannya mengenai perkembangan perdagangan online. Menurutnya saat ini terdapat 132,7 Juta pengguna internet Indonesia dimana sejumlah 86.3 juta (65%) berada di Pulau Jawa, data statistik tersebut menunjukan bahwa Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar dalam memasarkan produk melalui e-commerce. Namun demikian terdapat pokok permasalahan yaitu belum efektifnya sistem hukum nasional terkait e-commerce, belum optimalnya e-commerce sebagai pendorong ekonomi masyarakat dan terbatasnya jaringan infrastruktur e-commerce. Menurutnya salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah meng-efektifkan sistem hukum nasional dengan menerbitkan peraturan yang secara sistemik dan holistik mendukung e-commerce.

Selanjutnya Fitriah, SH,LLM Akademisi dari UIN Syarief Hidayatullah menyampaikan tentang fenomena pencari suaka dan pengungsi dari negara konflik. Menurutnya posisi Indonesia bergeser dari negara transit ke negara tujuan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap pintu-pintu masuk jalur laut dengan beberapa upaya yaitu memfokuskan patrol pada jalur laut yang diprioritaskan, mengefektifkan sistem informasi terpadu pengamanan laut dan menindak tegas pelintas batas laut ilegal.

Paparan terakhir disampaikan oleh akademisi dari UGM, Muhammad Ridho, SH,MH mengenai meningkatnya upaya internasionalisasi permasalahan Papua. Menurutnya terdapat peningkatan tren internasionalisasi Papua yang dibuktikan dengan dukungan enam negara pasifik selatan terhadap keberadaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ridho menambahkan bahwa strategi yang dapat ditempuh melalui penggalangan dukungan negara-negara Pasifik Selatan, penguatan diplomasi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana komunikasi dan informasi. Setelah semua kelompok memaparkan hasilnya dan setelah dilakukan diskusi dan tanya jawab, Sesjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo menyampaikan arahan dan masukannya untuk memperkuat dan menyempurnakan naskah kajian.