Visitasi dan Verifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai sebuah badan publik, Setjen Wantannas wajib menerapkan kaidah-kaidah keterbukaan informasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar terwujud prinrip-prinsip good government dan clean governance. Setiap tahun Setjen Wantannas mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi yang di awaki oleh Komisi Informasi Pusat/KIP. Dalam penerapannya Setjen Wantannas mengirimkan dokumen penilaian mandiri yang disertai dengan data dukung/evicende yang relevan sebagai bukti bahwa Setjen Wantannas mematuhi keterbukaan informasi publik. Setelah melalui penilaian yang ketat oleh KIP, KIP menyelenggarakan kegiatan visitasi ke setiap badan publik untuk melakukan verifikasi mengenai keabsahan data dukung badan publik tersebut.

Pada tanggal 25 Nopember 2016, bertempat di ruang Rapat Wawasan Nusantara, Lt.5 Gedung B, Setjen Wantannas menerima Komisioner KIP yaitu Ibu Evy Trisulo D beserta staf untuk melakukan tahapan verifikasi. Adalah Kepala Bagian Humas, dr. Riswandi beserta seluruh Staf Humas menerima kunjungan tersebut. Evy menyampaikan bahwa tujuan verifikasi untuk menilai sejauh mana badan publik mematuhi amanat UU No.14 tahun 2008 dengan memeriksa segala kelengkapannya dimulai dari penyediaan formulir permintaan informasi, formulir keberatan, formulir pencatatan informasi dan lain sebagainya. Dokumen penting lainnya yaitu mengenai Surat Keputusan tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID serta keputusan tentang kategorisasi informasi yang sudah melalui uji konsekuensi dari Setjen Wantannas. dr. Riswandi menyampaikan bahwa dalam kegiatan visitasi ini, Setjen Wantannas telah mempersiapkan diri melalui data dukung yang relevan sesuai dengan bukti-bukti yang telah dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat.

Dalam kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi, di tahun 2014 Setjen Wantannas menempati peringkat ke-21, sedangkan pada tahun 2015 Setjen Wantannas naik ke peringkat 4 dalam kategori Lembaga Non Struktural. Tiga Lembaga Non Struktural diatasnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Diharapkan pada tahun 2016 Setjen Wantannas dapat mempertahankan prestasinya di posisi 10 besar Lembaga Non Struktural dan syukur-syukur bisa meningkatkan prestasinya di 3 besar” demikian papar Kabag Humas.

Evy Trisulo D, yang merupakan lulusan S2 Magister Hukum UI menyampaikan apresiasi kepada Setjen Wantannas sebagai badan publik yang berusaha untuk memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi. Menurutnya keterbukaan informasi kepada publik merupakan sebuah keniscayaan yang harus disampaikan kepada masyarakat dihadapkan pada dinamika dan perkembangan jaman, dimana pelayanan masyarakat harus memperhatikan aspirasi dari publik. Di sisi lain komisioner yang mempunyai hoby fotografi tersebut menyayangkan bahwa masih adanya badan publik yang kurang memahami esensi keterbukaan informasi, padahal di tengah-tengah arus informasi yang demikian pesat ini, seharusnya setiap badan publik yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan keterbukaan informasi, Presiden Jokowi melalui amanatnya pada kegiatan penganugerahan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2015 di Istana Presiden menyampaikan bahwa rakyat menginginkan transparansi, menginginkan keterbukaan informasi. Rakyat menginginkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang interaktif, yang dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah di semua tingkat mulai dari pusat sampai dengan daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan institusi-intitusi yang lainnya harus segera berubah. Berubah kearah pemerintah yang terbuka, yang open goverment.

Diakhir kegiatan tersebut, KIP menyampaikan beberapa rekomendasi agar penyelenggaraan keterbukaan informasi di lingkungan Setjen Wantannas menjadi lebih baik diantaranya perlunya dibuatkan statistik mengenai jumlah permintaan informasi dari masyarakat melalui berbagai media, baik itu telepon, email, surat atau datang langsung ke kantor agar terlihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan teknologi informasi, terlebih Setjen Wantannas mempunyai halaman website dan halaman online tersendiri untuk melayani permintaan informasi.