Rakor Wantannas Bahas Revitalisasi Wantannas dan Pilkada 2017

Senin, 5 Desember 2016 bertempat di Ruang Flores Hotel Borobudur Jakarta diselenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional (Rakor Wantannas) yang dibuka oleh Sesjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo. Kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon I (Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Deputi/Sekretaris Menteri) atau pejabat yang mewakili dari 14 Anggota Tetap Wantannas. Acara tersebut dihadiri pula oleh para Deputi, para Staf Ahli, para Pembantu Deputi, para Kepala Biro dan pejabat lainnya di lingkungan Setjen Wantannas. Rakor tersebut membahas dua judul strategis yaitu Revitalisasi Wantannas dan Setjen Wantannas Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional dan Menjaga Pilkada 2017 yang Demokratis, Damai dan Bermartabat Dalam Rangka Ketahanan Nasional.

Mengawali sambutannya, Sesjen Wantannas mengulang sepintas mengenai Wantannas untuk menyegarkan kembali pemahaman hadirin yang hadir mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. “Tugas pokoknya adalah membina ketahanan nasional untuk menopang pembangunan nasional dan menjaga kepentingan nasional meliputi aspek ipoleksosbudhankam” papar Sesjen. Sesjen melanjutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Wantannas dibantu oleh Setjen Wantannas yang sehari-hari bertugas menyiapkan rancangan kebijakan pembinaan ketahanan nasional melalui berbagai pengkajian, bekerjasama dengan K/L, perguruan tinggi tanah air, pemerintah daerah, civil society, para akademisi, para pakar, asosiasi, dunia usaha, serta LSM yang bergerak dalam advokasi demokrasi maupun HAM yang bertujuan agar dapat mencapai rekomendasi pembinaan ketahanan nasional yang komprehensif dan implementatif.

Sesjen menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan tema mengenai revitalisasi Wantannas ini dibahas dalam Rakor, yaitu tantangan iplokesosbudhankam semakin bervariasi dan multidimensional, adanya peluang yang lebih luas bagi bangsa Indonesia untuk maju dalam ekonomi dan kesejahteraan, dan eksistensi Wantannas sebagai fasilitas staf Presiden dalam merumuskan rancangan kebijakan ketahanan nasional dituntut lebih responsif dan antisipatif dalam memecahkan solusi terhadap berbagai permasalahan krusial strategis.

Diskusi Panel yang pertama mengenai Revitalisasi Wantannas dipandu oleh moderator Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategi Regional, Brigjen TNI Toto Siswanto,S.IP,MM. Selanjutnya paparan disampaikan oleh Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional, Marsma TNI Bayu Roostono,SH,MM. Marsma Bayu menyampaikan mengenai dinamika potensi ancaman dan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Adapun urgensi revitalisasi yaitu adanya pergeseran paradigma keamanan menjadi state center security dan people center security serta human security yang mencangkup keamanan energi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, dll. Paradigma ancaman pun bergeser menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diprediksi (complexity and unpredictability). “Strategi kebijakan pembangunan keamanan nasional adalah terbangunan sistem keamanan nasional yang terintegratif” papar Marsma Bayu. Penjelasan dari Marsma Bayu tersebut kemudian ditanggapi oleh para narasumber yang hadir yakni Prof. Dr. Cecep Darmawan, Dr.Edy Prasetyono, dan Salim Said, Ph.D.

Diskusi panel yang kedua dengan judul bahasan Pemilukada 2017 dipandu oleh moderator Dr.Didik Supriyatno dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Adapun pemaparan disampaikan oleh Deputi Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs.Tjetjep Agus S, MM, MH. Mengawali paparannya, Depolstra menyampaikan mengenai beberapa persoalan yang dihadapi menjelang Pemilukada yaitu kerumitan regulasi, integritas penyelenggara, perilaku peserta Pilkada, perilaku masyarakat, dan permasalahan keamanan. Setelah mereviuw akar masalah dan implikasinya, Depolstra menyampaikan arah kebijakan yang perlu ditempuh yaitu mewujudkan Pilkada 2017 yang demokratis, damai dan bermartabat melalui penyelesaian yudicial reviuw yang tepat waktu, penguatan integritas penyelenggara Pemilu, penegakan hukum yang adil, pencegahan provokasi dan penanganan keamanan yang terpadu dalam rangka ketahanan nasional. “Strategi untuk penguatan integritas penyelenggara adalah dengan upaya melakukan konsolidasi antar penyelenggara, menerapkan sistem reward and punishment, menerapkan transparansi dan akuntabilitas, penguatan etika dan peningkatan kinerja” jelas Depolstra. Sementara dalam melaksanakan pengamanan terpadu dilakukan dengan upaya meningkatkan sinergitas antar aktor keamanan, pelengkapan sarana dan prasarana aparat penegak hukum, peningkatan deteksi dini, dan penindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelanggaran.