Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

Pada hari senin, 23 Januari 2017 Setjen Wantannas memenuhi undangan Komisi I DPR RI dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP).  RDP yang diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Sesjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo beserta staf yaitu para Deputi, Staf Ahli, Pembantu Deputi dan Kepala Biro. Agenda yang dibahas pada pertemuan tersebut yakni mengenai Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016, Rencana Program Kerja Wantannas Tahun 2017 dan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI Tahun 2016.

Dalam penjelasannya, Sesjen Wantannas menyampaikan mengenai output utama dan realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2016, yaitu realisasi anggaran per jenis belanja, realisasi anggaran berdasarkan program, dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan. Berdasarkan kegiatan terdapat 5 kegiatan Setjen Wantannas yaitu 1) Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan, 2) Pengelolaan Persidangan dan Humas, 3) Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian, 4) Pengembangan Sistem Informasi Wantannas, 5) Perumusan Kebijakan Sistem Nasional, 6) Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional, 7) Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman, Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan, serta Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional.

Selanjutnya Sesjen juga menjelaskan bahwa total penyerapan anggaran Setjen Wantannas dipersentasekan sejumlah 89,56% dari total pagu sebesar Rp. 158.365.742.000. Persentase tersebut lebih kecil di banding tahun 2015 (97,55%) dikarenakan adanya blokir permanen sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 14.117.104.000,-. “Realisasi pencapaian output pada tahun 2016 yaitu sebesar 115 naskah dari target 153 naskah, dengan realisasi 75%. Tidak tercapainya target 100% karena adanya output yang diblokir sebanyak 38 naskah atau 25% dari total jumlah output dalam rangka melaksanakan Inpres penghematan anggaran tahun 2016” papar Sesjen Wantannas.

Pada akhir paparannya Sesjen menyampaikan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017, Setjen mendapat tugas mendukung prioritas nasional bidang hankam yaitu untuk menghasilkan kajian deteksi dini pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebanyak 48 naskah. Adapun total target output Setjen Wantannas pada tahun 2017 adalah sebanyak 176 naskah kajian.

Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi I DPR RI, TB Hasanudin tersebut kemudian mempersilahkan kepada anggota DPR lainnya untuk menyampaikan pertanyaan, saran dan masukannya terkait dengan Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Wantannas Tahun 2017.

Salah satu pertanyaan adalah dari Supiadin Aries Saputra yang meminta Wantannas mengkaji kembali propabilitas Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang dulu pernah dilaksanakan sebelum reformasi. Program pendidikan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap negara di bawah Departemen Pertahanan (Dephan) ini menurutnya adalah program yang sukses di masanya. Tidak hanya itu, program tersebut juga dipandang masih kompatibel dilaksanakan saat ini dibawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).  “Tolong dikaji kembali oleh Wantanas, kebijakan terkait PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) ada di Dephan, karena di sana ada Dirjen Pothan yang membawahi bela negara,” ungkapnya di ruang Komisi I.

Dulu, menurut mantan ASOPS TNI ini, PPBN dilaksanakan secara masif di lingkungan sekolah, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk di lingkungan kerja, PPBN juga dilaksanakan secara bertahap ketika penerimaan kerja sebagai pegawai negeri dan TNI. Lingkungan sosial sampai ke pemukiman tak luput menjadi sasaran program pendidikan yang diciptakan pada masa presiden Soeharto ini.

“Sasaran bela negara itu ada lima. Satu cinta tanah air, kedua rela berkorban, ketiga sadar berbangsa dan bernegara, keempat yakin akan kesaktian Pancasila, kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Maka lima sasaran ini  harus dipegang dan dilaksanakan” papar politisi Partai Nasdem asli Garut ini.

Supiadin menjelaskan, kelima sasaran bela negara ini semestinya terlaksana dengan baik. Jika tidak maka akan menimbulkan biasnya terhadap tujuan bela negara itu sendiri. Selain itu, Supiadin menyebutkan juga sumber daya pelatih juga belum memahami betul bagaimana bela negara itu seharusnya bertujuan memberikan pendidikan atas perilaku masyarakat.

Kegiatan RDP tersebut menghasilkan tiga kesimpulan yaitu :

  1. Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian program Wantannas Tahun 2016 dan mendesak agar dalam penggunaan anggaran senantiasa mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
  2. Komisi I DPR RI meminta agar Wantannas melakukan kajian terhadap program bela negara yang ditugaskan kepada Wantannas secara terpadu dan terintegratif.
  3. Komisi I DPR RI meminta kepada Wantannas untuk memberikan hasil kajiannya terkait hal-hal yang bersifat strategis.

Kegiatan RDP merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin antara Setjen Wantannas sebagai Lembaga negara dengan DPR dalam hal ini Komisi I yang membawahi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.