SETJEN WANTANNAS SELENGGARAKAN POKJASUS DAN RAMUSMAT, 28 FEBRUARI S.D 2 MARET 2017

Kamis, 2 Maret 2017 bertempat di Ruang Wawasan Nusantara, Lantai 5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan kegiatan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) dengan moderator Pembantu Deputi Urusan Strategi Regional, Brigjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut memaparkan hasil diskusi peserta rapat selama dua hari yaitu pembahasan mengenai : 1) Revitalisasi Penerapan e-Government dalam rangka Ketahanan Nasional; 2) Antisipasi Penetrasi Ideologi Asing Terhadap Pancasila di Tengah Dinamika Globalisasi dalam rangka Ketahanan Nasional; dan 3) Antisipasi dan Solusi Politisasi Bangkitnya Paham Komunis dalam rangka Pemantapan Bela Negara.

 

Dr. Awang Anwaruddin, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemanfataan e-government di Indonesia masih lebih rendah. Survey E-government Development Index tahun 2016 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 116. Turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014 yang menduduki peringkat ke 106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia (peringkat 60), Filipina (peringkat 71), dan Brunei Darussalam (peringkat ke-83). Widyaiswara Utama Pusat dari Lembaga Administrasi Negara tersebut menjelaskan bahwa pokok permasalahan yang dihadapi adalah belum kuatnya regulasi, terbatasnya kompetensi SDM, belum terkoordinasi dan terintegrasinya data melalui single reference data, dan belum optimalnya pengembangan infrastruktur.

Selanjutnya pemapar kedua, Analisis Kebijakan Bidang Monev Polnas, Kolonel Laut (E) Supendi, ST menyampaikan paparannya tentang Antisipasi Penetrasi Ideologi Asing terhadap Pancasila. Menurutnya ada beberapa pokok persoalan yang dihadapi antara lain terbukanya arus informasi dan modal tanpa batas dan tanpa sensor, lunturnya nilai-nilai budaya dan nasionalisme, hegemoni perusahaan transnational company (TNC)dan multinational corporation (MNC) terhadap pembangunan nasional. Kondisi objektif yang terjadi adalah keberadaan TNC dan MNC membuat iklim persaingan bisnis semakin oligopolies dan tidak adil, perusahaan lokal sektor perdagangan dikerdilkan oleh dominasi dan kuatnya perusahaan asing. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional membuka kesenjangan yang makin curam dari aspek kepemilikan modal akses, perlindungan dan keberpihakan terhadap perusahaan lokal dan asing sehingga cenderung diskriminatif.

Sementara itu, Darmaningtyas, Kepala Departemen Pendidikan Dewan Harian Nasional 45 yang memaparkan mengenai Politisasi Bangkitnya Faham Komunis menyampaikan bahwa implementasi regulasi tentang pembubaran PKI dan larangan pengembangan faham/ajaran komunis/marxisme-leninisme belum sinergis. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya faham tersebut adalah runtuhnya negara-negara komunis dan bertransformasinya negara-negara komunis di Asia, dampak multi dimensional globalisasi, dannon military security threat. Darmaningtyas melanjutkan bahwa strategi yang dapat ditempuh yaitu merevitalisasi grand design wawasan kebangsaan dan menetralisir berbagai isu yang berbasis konflik dengan pendekatan yang komprehensif.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta rapat, Deputi Politik dan Strategi, Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus, S, MM,MH yang bertindak sebagai penerima paparan memberikan masukan dan saran sebagai penajaman materi untuk kesempurnaan hasil kajian. Kegiatan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) tersebut merupakan rapat perumusan dan penajaman kajian yang telah dibahas dua hari sebelumnya pada forum Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) yang berlangsung tanggal 28 Februari – 1 Maret 2017.