KOMISI I DPR RI SELENGGARAKAN RDP DENGAN SETJEN WANTANNAS

Selasa, 16 Oktober 2017 bertempat di Gedung DPR RI, Komplek Senayan, Jakarta, Setjen Wantannas melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. Adapun agenda pertemuan kegiatan tersebut adalah mengenai Pembahasan Penyesuaian RKA-KL Dewan Ketahanan Nasional T.A 2018 sebagaimana tertera pada surat undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor AG/18124/DPR RI/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Deputi Politik dan Strategi (Depolstra), Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH pada forum tersebut menyampaikan bahwa Sesuai dengan pembahasan RDP yang lalu, alokasi pagu anggaran Wantannas tidak mengalami perubahan, dengan demikian Rencana Kinerja Setjen Wantannas (RKT) Tahun 2018 tetap pada target sebelumnya yaitu sebanyak 97 Output Naskah Prioritas Bidang Hankam yaitu 64 Naskah Deteksi Dini terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dan 33 naskah kajian pengembangan kebijakan ketahanan nasional.

Selanjutnya Depolstra melaporkan mengenai rincian anggaran berdasarkan program yang terdiri menjadi dua bagian, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan program pengembangan kebijakan ketahanan nasional.

Masih dalam forum RDP, Depolstra menyampaikan pengajuan anggaran Setjen Wantannas dihadapkan pada kebutuhan yang diharapkan dalam mengkaji permasalahan ipoleksosbud hankam dari Sabang sampai Merauke dalam rangka ketahanan nasional untuk mengawal pembangunan nasional serta mempertahankan NKRI dengan melakukan pembinaan Bela Negara. Anggaran yang diajukan juga sesuai dengan eskalasi NKRI yakni permasalahan-permasalahan yang krusial dan mendesak, serta perkembangan situasi yang terjadi di wilayah NKRI.

Selain Setjen Wantannas, DPR RI juga mengundang Badan Keamanan Laut dan Lembaga Ketahanan Nasional. Setelah terjadi diskusi dan tanya jawab antara anggota Komisi I DPR RI dengan pimpinan ketiga instansi, pimpinan Komisi I, Dr. TB. Hasanuddin, SE, MM menyampaikan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI. Disamping menyetujui pagu alokasi anggaran Lemhannas, Wantannas, dan Bakamla, Komisi I DPR RI mendesak ketiganya agar dalam penggunaan anggaran Tahun 2018 senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.