TELITI DAMPAK TOL SUMO, SETJEN WANTANNAS ADAKAN KAJIAN DAERAH KE MOJOKERTO

Mojokerto – Pada hari Rabu, 14 Maret 2018 Setjen Wantannas melaksanakan Kajian Daerah ke Mojokerto. Tim yang dipimpin langsung oleh Deputi Pengembangan, Marsda TNI Emir Panji Dermawan, S.Sos beraudensi dengan Forkopimda kabupaten dan kota  Mojokerto untuk melakukan pengkajian dan pengumpulan data seputar permasalahan dampak pencemaran limbah industri terhadap ketahanan sosial budaya serta mendapat gambaran  tentang kondisi Ipoleksosbudhankam di wilayah tersebut.

Mojokerto adalah sebuah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Mojokerto secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Gresik; Kabupaten Sidoarjo; dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten Malang dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat.

Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, 229 desa dan 5 kelurahan.dengan Ibukota Mojosari setelah Kota Mojokerto berdiri pada tanggal 20 juni 1998. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila.

Alasan utama dipilihnya daerah Mojokerto tidak lain disebabkan, telah beroperasinya jalan tol SUMO (Surabaya Mojokerto) pada 19 Desember 2017. Dampak terbesar dari diresmikannya jalur transportasi ini yaitu mampu menekan tingginya biaya operasional perusahaan di Kota Surabaya dan sekitarnya yang selama ini menjadi polemik di kalangan pengusaha dan menyebabkan banyak pengusaha yang memindahkan usahanya ke Mojokerto.

Salah satu tujuan Kajida dari Tim Kedeputian Pengembangan adalah kawasan industri Ngoro yang memiliki luas 450 Ha dan memiliki dampak pencemaran lingkungan yang besar. Begitu pula dengan Kawasan Industri Jetis dengan luas 1000 Ha. Kedua objek inilah yang menjadi perhatian Tim untuk memperoleh informasi terkait Kota Mojokerto sebagai kota tua dengan cagar budaya yang cukup potensial (di kecamatan Triwulon) untuk dapat dikembangkan menjadi daerah wisata budaya yang syarat dengan ilmu pengetahuan, sejarah budaya bangsa, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga meningkatkan PAD untuk kelangsungan pembangunan Mojokerto.

Deputi Bidang Pengembangan dalam kegiatan ini didampingi oleh Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya Brigjen TNI Robert R. Lumempouw, Pembantu Deputi Urusan Ekonomi Brigjen Pol. Drs. Sukma Edi Mulyono, MH, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan Kolonel Arm. Ganef Suwondo, S.IP, dan Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kolonel Sus. Drs. H. Nurofik.  Kegiatan Kajian Daerah (Kajida) ini berlangsung selama empat hari terhitung mulai 13 Maret hingga 16 Maret 2018.