SETKAB DAN SETJEN WANTANNAS BAHAS RANCANGAN INPRES AKSI BELA NEGARA

Jakarta- Setjen Wantannas menghadiri undangan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan – Sekretariat Kabinet guna membahas Rancangan Instruksi Presiden tentang Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019, Rabu (21/03/2018). Rapat kali ini, menindaklanjuti hasil diskusi antara Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH selaku Plt. Sesjen Wantannas bersama Pramono Anung Sekretaris Kabinet pada tanggal 6 Maret 2018 yang lalu.

Pada pertemuan sebelumnya, telah disampaikan oleh Pramono Anung terkait dengan rancangan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Bela Negara, ia menyarankan kepada Setjen Wantannas, agar menyusun Instruksi Presiden saja untuk memperkuat validasi organisasi dan ditambahkan pula olehnya bahwa Sekretariat Kabinet akan membantu proses penyusunannya.

Rancangan Instruksi Presiden yang disusun oleh Setjen Wantannas, salah satu pembahasannya adalah mengatur bagaimana modul tersebut menjadi modul umum yang nantinya secara faktual menjadi referensi utama bagai K/L dalam melaksanakan bela negara. Adapun modul bela negera yang sudah disusun oleh Setjen Wantannas yaitu :

  1. Modul 1 : Membahas tentang Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara
  2. Modul 2 : Membahas tentang Konsepsi Kebangsaan
  3. Modul 3 : Membahas tentang Supremasi Hukum dan Etika Moral
  4. Modul 4 : Membahas tentang Kearifan Lokal
  5. Modul 5 : Membahas tentang Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Namun demikian, menurut Analis Kebijakan Bidang SDM Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus, M.Sc selaku Sekretaris Tim Pokja Penyusun Modul Bela Negara Setjen Wantannas, bahwa kelima modul tersebut tidak dapat menjadi referensi utama sebelum ada perintah dari Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Instruksi Presiden.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Setjen Wantannas Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM, juga menyampaikan hal yang sama. “Di 2017 lalu Setjen Wantannas telah membuat semacam kalender kegiatan bela negara berikut penyusunan modul-modulnya. Intinya modul-modul tersebut diharapkan menjadi pedoman umum bagi seluruh K/L dengan catatan masing-masing K/L menyesuaikan dengan kondisi organisasinya,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan – Sekretariat Kabinet, Fadlansyah Lubis mengatakan bahwa modul-modul tersebut memang sudah siap digunakan. “Dalam waktu dekat, kita berfikir dan upayakan untuk memproses Inpres secepatnya, karena ini memang arahan Presiden. Kemarin memang pada Sidang Kabinet, diputuskan untuk mengajukan Perpres. Itu yang agak lama karena Perpres itu harus masuk ke Kemenpan dulu. Disitu ada kendala, karena pada hakekatnya, Perpres tidak hanya bicara bagaimana Setjen Wantannas berperan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan bela negara, tapi juga ada unsur perubahan organisasi,” demikian yang dikatakan Fadlansyah.

Sekretariat Kabinet pada acara tersebut menghadirkan pejabat-pejabat yang terkait seperti Asisten Deputi Pertahanan Keamanan Komunikasi dan Informatika, Edwin J.H.W. Visang, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadlansyah Lubis dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara, Purnomo Sucipto. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Gd. III Lt.3 Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat.