SETJEN WANTANNAS SUSUN INPRES AKSI NASIONAL BELA NEGARA

Jakarta- Instruksi Presiden (Inpres) tentang Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 yang sedang disusun oleh Setjen Wantannas adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan Bela Negara yang lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan masif. Hal ini disampaikan oleh Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, M.M, M.H, selaku Plt. Sesjen Wantannas saat memimpin rapat dalam tim kelompok kerja penyusunan Inpres tentang Aksi Nasional Bela Negara di ruang rapat NKRI Lt.5 Kantor Setjen Wantannas Jl. Medan Merdeka Barat 15 Jakarta, Jumat (23/03/18). Rapat kali ini, sebagai tindak lanjut hasil diskusi dengan  Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada awal maret yang lalu, dan dilanjutkan pertemuan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadlansyah Lubis.

Pada rapat ini Deputi Sisnas Mayjen TNI Aris Martono Haryadi yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pokja bertindak sebagai moderator dan  Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan Setjen Wantannas Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM sebagai Wakil Ketua.

Pada pembahasan lain dijelaskan tentang kondisi umum yang sedang berlaku pada tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita saat ini perlu adanya antisipasi dan langkah nyata dalam bela negara. Di bidang Ideologi, berkembangnya ideologi trans-nasional dan paham yang bertentangan dengan Pancasila, tampak dengan maraknya fenomena gerakan massa yang berorientasi pada ideologi di luar Pancasila; Di bidang Politik, demokrasi yang belum mapan dan masih sebatas prosedural, serta terjadi diorientasi praktik berbangsa dan bernegara; Di bidang Ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional yang masih terus diperjuangkan untuk mewujudkan Cita-cita nasional; Di bidang Sosial, perkembangan kondisi sosial yang masih rentan konflik dan membahayakan kebhinnekaan dan persatuan bangsa; Di bidang Budaya, era globalisasi yang semakin memudahkan pengaruh maupun penetrasi budaya asing terhadap budaya nasional bangsa Indonesia; Di bidang Pertahanan, masih memerlukan pembenahan sumber daya pertahanan (doktrin, sumber daya manusia dan alutsista) dalam menghadapi perkembangan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara; Di bidang Keamanan, kesiapan menghadapi ancaman non tradisional seperti radikalisme, terorisme, perdagangan narkoba, serangan siber, dan lain-lain masih membutuhkan penguatan undang-undang terkait.

Dari fenomena tersebut di atas, maka diperlukan suatu  Bela Negara yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam satu kesatuan Gerakan Bela Negara Nasional.  Oleh sebab itu, Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional memberikan tugas  bela negara kepada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program  bela negara yang pelaksananya adalah Lembaga-lembaga Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS dan Pemda), serta pemangku kepentingan terkait, sehingga program  bela negara nantinya dapat dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, integral, terstandarisasi dan masif.

Rapat yang dimulai pukul 09.30 berakhir pada pukul 11.30 WIB ini, dihadiri juga  oleh Brigjen Pol Drs. Iwan Hari Sugiarto, Marsma TNI Bayu Roostono, S.H.,M.M. , Brigjen TNI Hatta, Kolonel Inf M Affandi, S.I.P.,M.M , Kolonel Inf Judi Paragina F, M.Sc. , Kolonel Tek B.D.O. Siagian, S.E.,M.Si.(Han), Ir. Hadian Ananta W, C.E.S., Kolonel Laut Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd. Diakhir rapat, Plt. Sesjen Wantannas menyampaikan kepada seluruh Tim Kelompok Kerja  segera melengkapi data-data penunjang sebagai pelengkap penyusunan draf Inpres Aksi Nasional Bela Negara, sehingga hasilnya segera diserahkan kepada Presiden.