MAYJEN TNI DONI MONARDO DILANTIK MENJADI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Jumat, 6 April 2018, bertempat di Ruang Parikesit, Gedung Kemenko Polhukam, Jl.Medan Merdeka Barat 15 Jakarta, diselenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin oleh Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Menko Polhukam melantik Mayjen TNI Doni Monardo sebagai Sesjen Wantannas menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Widyotomo yang telah memasuki masa purna bhakti.

Kegiatan pelantikan yang berlangsung dengan khidmat dan tertib tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan TNI, para pejabat di lingkungan Kemenko Polhukam, para pejabat di lingkungan Setjen Wantannas, para pejabat di Kementerian dan Lembaga, serta undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Menko Polhukam mengucapkan selamat atas terpilihnya Mayjen TNI Doni Monardo sebagai Sesjen Wantannas, teriring harapan dan doa semoga amanah yang diberikan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya “Saya yakin dan percaya dengan latar belakang pendidikan dan penugasan, serta pengalaman di berbagai wilayah pengabdian, saudara akan mampu melaksanakan tugas, memimpin organisasi Setjen Wantannas dengan sebaik-baiknya” ujar Menko Polhukam.

Masih dalam sambutannya, Menko Polhukam secara singkat menyampaikan tugas pokok dan fungsi Wantannas yakni merumuskan kebijakan strategis dan memberikan rekomendasi saran tindak yang relevan dan mutakhir dalam hal pembinaan ketahanan nasional.

Mantan Panglima TNI tersebut juga menyampaikan sejarah berdirinya Wantannas yang dimulai pada tahun 1946 dengan nama Dewan Pertahanan Negara untuk menghadapi Agresi Militer Belanda sampai pada saat ini dengan nama Dewan Ketahanan Nasional. “Jejak sejarah tersebut membuktikan, bahwa organisasi Wantannas merupakan organisasi yang berperan sangat vital dalam mengawal keberlangsungan Negara Republik Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang” papar Menko Polhukam.

Lebih lanjut Menko Polhukam menyampaikan bahwa Wantannas diberi beban yang tidak ringan untuk merevitalisasi program Bela Negara yang selama ini berjalan. “Bela negara harus dapat menyentuh semua sendi kehidupan dan profesi. Tentunya program Bela Negara harus dapat diformulasikan secara khusus, tidak dapat disamaratakan” jelas Menko Polhukam.

Selanjutnya Wantannas diharapkan dapat menyusun suatu blue print program Bela Negara secara nasional dan dijabarkan dalam modul-modul khusus yang bisa diterima seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhir sambutannya, Menko Polhukam juga berpesan selain saran dan masukan yang lebih aplikatif, juga dituntut agar Wantannas dapat beradaptasi dengan keinginan Bapak Presiden yang terkadang berpikir outside the box. “Kita tidak boleh hanya berpikir linier dan ketinggalan zaman, namun harus dapat menjadi bagian dari solusi” tegas Menko Polhukam.