STRATEGI DAN TANTANGAN KOMUNIKASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

Pejabat humas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) yang diwakili oleh Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Isaac Marcus P menghadiri acara Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah, Senin (16/04/2018). Pimpinan tertinggi Setjen Wantanannas Mayjen TNI Doni Monardo menginstruksikan agar humas Setjen Wantannas menghadiri acara ini untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pejabat humas di lingkungannya, dimana pada saat ini kehumasan Setjen Wantannas dituntut melakukan tata kelola komunikasi yang strategis, efektif dan efisien.

Seminar yang bertemakan Strategi dan Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital diadakan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berserta Staf Khusus Presiden (KSP). Adapun Seminar dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi yang bertindak sebagai keynote speech.

Dalam acara ini Jokowi memberikan arahan kepada 300 humas yang hadir. Pejabat Humas yang menjadi peserta dalam seminar ini berasal dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, lembaga non kementerian, pemerintah daerah dan Tenaga Humas Pemerintah (THP).

“Beritakanlah berita dengan benar agar publik bisa mendapatkan informasi yang benar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jederal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ketika dirinya memberikan penjelasan terkait kehumasan pemerintah. Dalam kesempatan itu, Luhut juga menceritakan perkembangan beberapa kebijakan dan program pemerintah pada sektor kemaritiman yang kerap menuai pertanyaan publik. Salah satunya adalah mengenai investasi Tiongkok di Indonesia.

“Saya tegaskan kepada investor dari Tiongkok bahwa kalau ingin berinvestasi di Indonesia ada empat syaratnya,” ujarnya. Syarat-syarat itu, lanjut dia, antara lain, perusahaan harus ramah lingkungan, memanfaatkan dan melatih karyawan lokal, tidak boleh mengekspor bahan mentah dan harus mau melakukan transfer teknologi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kritikannya terhadap pola komunikasi biro humas dari kementerian/lembaga pemerintah saat ini.  Menurut Sri Mulyani, humas seringkali tidak paham program dan kebijakan yang harus disebarluaskan ke masyarakat.

Hal ini, jelasnya, mungkin saja karena humas sering tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Ia meminta agar humas jangan sekadar membuat siaran pers dan hanya mengundang wartawan saja tanpa memahami apa yang dilakukannya.

Poin penting yang dapat dijadikan pembelajaran bagi humas pemerintah pada umumnya dan humas Setjen Wantannas pada khususnya yaitu pola komunikasi setiap Kementerian dan Lembaga pemerintah harus berfokus pada masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, setiap divisi kehumasan di masing-masing instansi harus memanfaatkan media sosial seoptimal mungkin dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat.

Faktanya, di era digital dewasa ini, masyarakat akan lebih mudah menerima informasi melalui media sosial.

Acara ini dihadiri oleh Menko Maritim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Johan Budi yang bertindak sebagai moderator serta dihadiri pula oleh mantan pembawa acara RRI dan TVRI yang sekarang menjabat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus Ketua Umum Kehumasan Pemerintah Dra. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si.