INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BERDAULAT SECARA KEMARITIMAN JADI CURRENT ISSUE COFFEE MORNING SETJEN WANTANNAS DAN PPAL

Sesjen Wantannas Mayjen TNI Doni Monardo menerima kunjungan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) yang diketuai oleh Laksdya TNI (Purn) Djoko Sumaryono yang juga pernah menjabat Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla tahun 2006-2008 dan Sesmenko Polhukam RI,  pada Senin, (23/04/2018).

Coffee Morning (CM) adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Senin pada setiap minggu di lingkungan Setjen Wantannas, dipimpin oleh Pejabat Eselon I atau Eselon II serta dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II dan II. Tema yang disampaikan pada setiap CM selalu variatif disesuaikan dengan kepentingan organisasi atau unit kerja atau berdasarkan inisiasi sendiri.

Sebagai salam pembuka pada kesempatan ini, Mayjen TNI Doni Monardo menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan PPAL dan menyampaikan secara singkat perkembangan terakhir Setjen Wantannas, khususnya mengenai bela negara. “Sudah kurang lebih 1 tahun kita (Setjen Wantannas) menyusun konsep bela negara, yang mana semula dilakukan secara penuh oleh Kementerian Pertahanan, kemudian oleh Presiden diminta untuk lebih ditingkatkan lagi agar bisa menyeluruh dan aplikatif sehingga bisa menghilangkan nuansa militeristik,” jelas Sesjen.

Untuk itu, lanjut Sesjen, ia dan jajarannya mencoba membuat rumusan tentang spectrum ancaman yang dipergunakan untuk menganalisa Bela Negara (mengapa negara harus dibela, apa alasannya, bagaimana caranya dan siapa yang melakukannya). Oleh karena itu, Setjen Wantannas harus mencari tahu seperti apa spectrum ancamannya dan apa sumber-sumber ancaman pada Negara kita. “Berdasarkan pemetaan, spectrum ancaman kami bagi menjadi dua yaitu militer dan nirmiliter. Kalau ancaman militer sudah jelas yaitu tentara dan segala unsur yang ada didalamnya. Sedangkan ancaman nirmiliter berdasarkan pengamatan kami, ternyata ada banyak. Sebagai contoh, terorisme, radikalisme, narkoba, korupsi, kerusakan ekosistem, penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing dan lain-lain yang kami sebut sebagai ancaman-ancaman nyata, yang pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan negara,” jelasnya lagi.

Untuk payung hukumya sendiri, Setjen Wantannas sudah bekerja sama dengan beberapa kalangan untuk mendapat masukan termasuk tokoh-tokoh yang sangat kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) seperti Kontras, Komnas HAM dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Digambarkan juga oleh Mayjen TNI Doni Monardo, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki banyak ancaman nyata, malah belum memiliki RUU Kamnas, sementara negara lain yang secara fakta jauh lebih maju, justru sudah sejak lama memiliki UU Kamnas tersebut.

Sementara, dari pihak PPAL sendiri menjelaskan tentang visi, misi, dan karakter serta fitur PPAL. Salah satu misinya adalah memperjuangkan kemajuan maritim Indonesia. Salah satu bentuk perjuangan bagi kedaulatan laut Indonesia yaitu bagaimana menciptakan momentum penyelesaian masalah mendasar di laut sebagai prasyarat terwujudnya negara maritim yang maju. Dalam hal ini, ada empat unsur yang harus diperhatikan yaitu masalah mendasar, tugas bernegara, amanah konstitusi dan Pembukaan UUD 1945.

Pada akhir paparan, disampaikan perlunya dibentuk badan khusus atau unit kerja yang menangani pembangunan budaya maritim yang dimulai dengan membangun public awareness melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal serta informal. Tidak lupa untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai penyebaran atau diseminasi informasi regulasi dan kiat-kiat implementatif terkait public awareness kemaritiman tersebut.

Tujuan hadirnya PPAL, tidak lain untuk memberi masukan tentang bagaimana Setjen Wantannas dapat mendorong Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi terutama dalam bidang kemaritiman dan perikanan.

Hadir pada acara CM kali ini Para Deputi, Sahli, Karo, Bandep, Anjak dan staf di lingkungan Setjen Wantannas. Sedangkan dari PPAL dihadiri oleh pengurus PPAL terdiri dari para Pejabat Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga dan Dua yang dulunya bertugas di lingkungan TNI Angkatan Laut.