PEMAHAMAN TERHADAP ANCAMAN NEGARA HARUS SATU FREKUENSI

Saat ini terdapat perbedaan dalam memandang ancaman terhadap NKRI dari berbagai K/L. Untuk itu Setjen Wantannas mencoba menyetel untuk menyamakan frekuensi supaya kita semua satu faham dansatu pandangan serta satu keyakinanterhadap ancaman kepada Negara kita.” Seperti yang dikatakan Sesjen Wantannas , Mayjen TNI Doni Monardo pada acara pembahasan “Spektrum Ancaman terhadap NKRI sesuai tinjauan perspektif ancaman dari masing-masing kelembagaan dan profesi”.

Acara yang dilaksanakan Jumat (20/04/18) di kantor Setjen Wantannas ini dihadiri oleh pihak –pihak dari berbagai macam profesi seperti Hendardi dari  Setara Insititut, Haris Azhar dari LOKATARU, Al Araf (Imparsial), Usman Hamid (Amnesti Internasional Indonesia), Pimpred Net TV Wisnu Utama, Plh Ketua Ikadin Susi Lestari, Mohammad Ichsan (HMI), Tasdiyanto (Komnas HAM), Abdul Rohim Gazhali (PP Muhammadiah), Djoko Laksono (Dewan Penasehat PWI Pusat), Een Irawan Putra (pakar TI  Rekam Nusantara). Mayjen TNI Doni Monardo menambahkan bahwa Bila tidak disamakan frekuensinya dikawatirkan akan ada resistensi dari banyak pihak karena seolah-olah Setjen Wantannas mengambil alih pekerjaaan yg telah dilakukan oleh K/L tentang Bela Negara.  Setjen Wantannas tidak mengambil alih pekerjaan K/L manapun mengenai Bela Negara, tetapi mensinergikan semua program-program Bela Negara.

Pada kesempatan pertemuan tersebut, terdapat pandangan-pandangan tentang ancaman dari berbagai macam profesi, seperti yang dikatakan Hendardi dari Setara Insititut, bahwa Hakikat menjawab tantangan human security adalah: menciptakan kebebasan dari rasa takut, kemiskinan, dan kebebasan untuk hidup bermartabat melalui perlindungan dan pemberdayaan dengan prinsip berpusat pada masyarakat, berorientasi pada pencegahan yang bersifat komprehensif.

Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia mengatakan bahwa tahun 2017 sebagai tahun kemunduran demokrasi Indonesia akibat dinamika pertarungan oligarki dan kaum konservatif yang memanfaatkan sentimen moralitas, menguatkan kecenderungan negara yang berbau idiom nasionalistis yang sempit, dan lemahnya pengorganisasian gerakan sipil.

Al Araf dari Imparsial juga mengatakan bahwa realitas setelah perang dingin, yg ditakuti adalah konflik dalam negeri, (intra state konflik) dibanding dengan inter state konflik.

Pada kesempatan acara ini Sesjen Wantannas didampingi oleh Deputi Jiandra Laksda TNI Teguh Prihantono, S.Sos, Deputi Sisnas Mayjen TNI Aris Martono Haryadi, Sahli Hankam Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM, Sahli Ekonomi  Brigjen TNI Moh Hatta Usmar Rukka, Sahli Iptek DR. Ir Hendri Firman Windarto, M.Eng, Karo PSP Brigjen TNI Isaac Marcus, Karo POK Marsma TNI Bayu Roostono, S.H, MM, Brigjen TNI Sugeng S.H,  Brigjen Pol Drs. S Edy Mulyono, M.H, Brigjen TNI Mundasir, S.IP, MM, NDC dan para Analis Kebijakan di lingkungan Setjen Wantannas.