ANTISIPASI KERAWANAN PILKADA, TIM KAJIDA SETJEN WANTANNAS KUNJUNGI KALIMANTAN BARAT

 

Kedeputian Politik dan Strategi melakukan kajian daerah (kajida) ke Provinsi Kalimantan Barat dari tanggal 24 – 27 April 2018. Rombongan yang terdiri dari Bandep Urs. Polnas Kombes Pol Drs. Ismail Bafadal, M.H, Anjak Bid. Pullahta Polnas Kol Laut (E) Ir. Rusmana, M.T., M.Tr(Han), Sahli Bid. Hukum Brigjen Pol. Drs. Iwan Hari Sugiarto, Anjak Bid. Musjian Polnas Kol. Inf M. Affandi, S.I.P., M.M, Anjak Bid. Moneva Polnas Drs. Utomo Zuhdi, serta tenaga ahli kedeputian Polstra Dr. Sumantri, S.Pd., M.Si.

 

Di Kalimantan Barat, Tim akan mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang menyangkut perencanaan dan Penanganan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kalbar 2018, ada 6 Pilkada yang digelar. Masing-masing Pemilihan Gubernur Kalbar, Pemilihan Wali Kota Pontianak, Pemilihan Bupati Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara.

 

Bawaslu RI mengumumkan indek kerawanan pemilu 2018, ditinjau dari berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 2018 yang merupakan upaya dari pemetaan dan deteksi dini, ada tiga provinsi penyelenggara Pilkada 2018 yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Papua, Maluku, dan Kalbar. “Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25; Sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04. Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

 

 

Tim kajida akan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta menerima paparan dan melakukan diskusi tentang penanganan pelaksanaan pilkada serentak 2018 dengan institusi terkait di Provinsi Kalimantan Barat. Disana tim juga melakukan diskusi dengan Tokoh Masyarakat/LSM yang terkait dengan dinamika sosial politik di wilayah Kalimantan Barat.

 

Tim juga melakukan ke beberapa instansi pemerintah dan swasta antara lain Pemprov Kalbar (Kakesbangpol dan Desk Pilkada), Polda Kalbar, Kodam XII/ Tanjungpura, KPUD Kalbar, Panwaslu Kalbar, KPUD Kota Pontianak, Panwaslu Pontianak, PT Pelindo II Cabang Pontianak, Pelabuhan Internasional Kijing Kab. Pontianak serta melakukan diskusi dengan para tokoh masyarakat di Kalimantan Barat.