Direktur Senior Amnesty Internasional Mengadakan Audiensi Dengan Sesjen Wantannas

 

Jakarta –  Rabu 02/05/2018, Colm Ó Cuanacháin, Direktur Senior dari Kantor Sekretariat Jenderal Amnesty Internasional didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo. Pertemuan ini membahas tentang rilis berita yang akan disampaikan Amnesty Internasional terkait dengan pelanggaran HAM di Papua pada tanggal 22 Mei 2018. Terkait dengan rilis berita ini, maka Amnesty Internasional mengadakan audiensi ke beberapa pemangku kepentingan di Indonesia, seperti Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI. Dalam pertemuan ini, Mayjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa rilis berita yang akan disampaikan tersebut, harus dilakukan klarifikasi dahulu kepada jajaran TNI/Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kemenlu sehingga ada keseimbangan sumber berita yang diterima oleh Amnesty Internasional terhadap kasus pelanggaran HAM di Papua. Seperti yang telah dilakukan oleh Amnesty Internasional di masa lalu, bahwa rilis berita yang disebarkan ke dunia luar tentang pelanggaran HAM di Indonesia dan negara lain, setelah sekian tahun, tidak terbukti kebenarannya. Untuk itu, Sesjen Wantannas sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Amnesty Internasional dan Amnesti Internasional Indonesia untuk melakukan klarifikasi kepada instansi-instansi yang bersinggungan dengan rilis berita tersebut.

 

Selanjutnya, Sesjen Wantannas mencontohkan, bahwa ketika dia menjabat Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada tahun 2014, ketika pasukan khusus yang ditugaskan di Papua harus bisa memegang teguh 3 (tiga) hal , yaitu : (1)Menciptakan Kesetaraan   (2)Menjunjung tinggi keadilan (3)Menciptakan kesejahteraan. Mayjen TNI Doni Monardo menekankan kepada prajurit yang bertugas bahwa yang membuat seorang prajurit sukses dalam menjalankan misinya, bukan dilihat dari seberapa banyak musuh yang dapat dibunuh, tetapi dari rasa sedih rakyat ketika kamu kembali ke barak karena ketika prajurit TNI berada di sana, rakyat merasa aman dan merasa terlidungi oleh kehadiran tentara.

 

 

Sesjen Wantannas pada audiensi ini didampingi oleh Deputi Polstra Irjen Pol Tjejep Agus, Deputi Jiandra Laksda TNI Teguh Prihantono, Sahli Hankam Mayjen TNI Toto Siswanto, Sahli Hukum Brigjen Pol Iwan Hari Sugiarto, Bandep Urs.Kumdang Any Hindriatny serta Anjak bid Renkon Polkam Kol Arh. Budi Pramono.  Sesjen Wantannas mengatakan bahwa saat ini telah banyak yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memajukan Papua. Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana 39 trilyun rupiah untuk pembangunan di sana, dibandingkan dengan daerah tetangga mereka yaitu Maluku, yag hanya menerima dana 2 trilyun rupiah. Bahkan tidak sedikit daerah lain yang merasa iri dengan program Pemerintah ini, tetapi ini menunjukan bahwa komitmen Pemerintah yang sangat kuat  dalam membangun Papua yang memang tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Hal inilah yang harus juga dilihat oleh Amnesty Internasional dalam melihat Papua, tidak hanya dari segi negatifnya saja, tapi dari sisi positif juga harus dilihat.

 

Pada akhir pertemuan, Usman Hamid sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyerahkan ringkasan rilis berita yang akan segera diumumkan oleh Amnesty Internasional. Usman Hamid juga mengatakan, saran-saran dari Wantannas akan menjadi bahan pertimbangan Amnesty Internasional dalam rilis berita terkait HAM di Papua.