Tim LPSE Setjen Wantannas Selenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

 

Pada hari Selasa, 8 Mei 2018 bertempat di Lt. 5, Ruang Training dan Simulasi, Kantor Setjen Wantannas, Jl. Juanda No.36 Jakarta, diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk sosialisasi terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

 

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Dr. Robin Asad Suryo dan Kepala Seksi Pelaksana Konstruksi LKPP, Tri Santoso, ME.

 

Pada awal acara, Ketua LPSE Setjen Wantannas, Letkol Chb. Asep Rudiantono, SE, MM menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran narasumber dari LKPP seraya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah agar dapat memberikan update pemahaman kepada para pemangku kepentingan khususnya PPK, Pejabat Pengadaan, Pengawas Internal, PPHP, dan Tim LPSE mengenai  Perpres 16/2018 sebagai peraturan yang baru tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar proses pengadaan di Setjen Wantannas dapat memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

 

Mengawali paparannya, Dr. Robin menyampaikan bahwa pengadaan pemerintah berperan penting dalam lajunya pembangunan nasional sekaligus pengembangan ekonomi nasional. Sehingga diperlukan peraturan yang lebih komprehensif agar dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UKM serta pembangunan berkelanjutan.

 

Masih dalam paparannya, Dr. Robin menjelaskan bahwa Perpres 16/2018 mempunyai struktur lebih sederhana, hanya mengatur hal yang normatif, menghilangkan bagian penjelasan, dan menerapkan praktek-praktek terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa (best practice).

 

Setidaknya terdapat 12 pengaturan yang baru meliputi tujuan pengadaan, munculnya pekerjaan terintegrasi, perencanaan pengadaan, adanya agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, swakelola, e-reverse auction, pengecualian pengadaan, penelitian, e-market place, layanan penyelesaian sengketa.

 

 

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Tri Santoso, ME yang menjelaskan mengenai perubahan-perubahan istilah dimana ULP dan LPSE yang asalnya unit kerja terpisah, disatukan menjadi UKPBJ. Penggunaan nama lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi harga terendah, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

 

Terdapat 19 perubahan peraturan yang dijelaskan oleh Tri Santoso diantaranya berubahnya tugas dari PPHP yang asalnya memeriksa hasil pekerjaan menjadi memeriksa administrasi pekerjaan. Demikian pula dengan penentuan HPS yang asalnya diatur secara detail menjadi tidak diatur detail tetapi disesuaikan dengan best practice.

 

Para peserta cukup antusias dalam menyimak setiap paparan. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh setiap peserta dalam meminta penjelasan hal-hal yang kurang difahami. Narasumber memberikan penjelasan dengan detail dan sistematis. Pada akhir paparannya, narasumber mengingatkan bahwa Perpres 16/2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan sebagai tahap persiapan serta masa transisi, masih dapat menggunakan Perpres 54/2010 sampai tanggal 30 Juni 2018.