Sesjen Wantannas Penuhi Undangan Komisi I DPR RI

Sesjen Wantannas Letjen Doni Monardo didampingi jajarannya menghadiri panggilan Komisi I DPR untuk Rapat Dengar Pendapat pada Selasa 05/06/18 di ruang rapat Komisi I DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan. Dalam agenda pertemuan tersebut, Komisi I DPR ingin membahas tentang RKA-KL & RKP-KL Wantannas TA 2019 serta pembahasan isu-isu aktual diantaranya semakin merebaknya aksi terbuka Tindak Pidana Terorisme, efektivitas deradikalisasi, serta capaian Bela Negara dalam menghadapi terorisme seperti yang tertera dalam Surat Undangan dari Setjen DPR RI Nomor PW/09663/DPR RI/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

 

Dalam paparannya kepada Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI, Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa sesuai dengan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 16 April 2018, Anggaran untuk tahun 2019 nanti, sesuai dengan pagu Indikatif K/L bahwa Wantannas akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 42.830.440.000,-(empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

 

Sementara itu dengan pagu anggaran sebesar itu, Wantannas hanya sanggup membuat 55 output naskah deteksi dini prioritas bidang hankam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, 42 kajian pengembangan kebijakan ketahanan nasional non prioritas, dan sisanya untuk kebutuhan dukungan tugas lainnya.

Target kinerja tersebut masih dibawah target yang diharapkan oleh Wantannas sebanyak 174 naskah sesuai dengan kerangka perkiraan jangka maju (KPJM) yang telah diajukan oleh Setjen Wantannas, sehinga masih terdapat selisih 77 naskah lagi yang tidak terdukung dari alokasi pagu indikatif tersebut. Sehingga wantannas masih memiliki kekurangan anggaran sebesar Rp. 50.539.582.657,- untuk memenuhi target kinerja tersebut.

 

Selanjutnya sesjen memaparkan berbagai program kajian yang telah dan sedang Wantannas laksanakan. Wantannas sedang menyusun berbagai spektrum ancaman yang berpotensi mengancam kedaulatan bangsa. Wantannas juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mencari formulasi yang tepat dalam penyusunan modul bela negara.

 

Ketua Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung menyatakan bahwa Komisi I DPR RI menerima penjelasan Sesjen Wantannas terkait pagu RKA dan RKP serta penambahan anggaran tahun anggaran 2019. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

 

Komisi I juga mendesak Wantannas dan Lemhannas untuk meningkatkan kapasitas kajian dalam upaya menangkal eskalasi gerakan ekstrimisme dan terorisme sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat lebih luas khususnya pada generasi muda.