Maluku Untuk Indonesia

Konflik di Maluku sebenarnya bukan karena faktor agama. Namun biang keladinya justru ketidakadilan ekonomi dan politik. Karena itu, pemimpin juga harus bisa menyejahterakan rakyatnya.

Lagu ‘Maluku Tanah Pusaka’ berkumandang di sebuah ball room hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penyanyinya bukan artis popular, apalagi penyanyi legendaris dari Ambon. Sang penyanyi seorang jenderal bintang empat purnawirawan.

Dari ujung Halmahera

Sampai tenggara jau

katong samua basudara

nusa ina

katong samua dari sana

biar jauh bagini e

beta seng bisa lupa

Maluku tanah pusaka

satu nama satu gandong

satu suku Maluku manise, ..

Jenderal Purnawirawan Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dengan suaranya yang cukup merdu menyanyikan lagu tersebut. Suaranya menggema di acara pembukaan Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, Selasa (10/7) lalu.

Wiranto menyebut pesan lagu itu untuk menjaga perdamaian di Maluku. Ia berharap warga Maluku terus menjaga kerukunan sebagai modal persatuan bangsa. “Dalam mendapatkan cita-cita nasional syaratnya bersatu, barulah kita bisa berdaulat, dan mandiri. Dengan mandiri kita bisa jadi masyarakat yang adil dan makmur bukan dengan konflik,” ucap Wiranto yang didampingi Sekretaris Jenderal Wantannas, Letnan Jenderal Doni Monardo.

Ia membuka sarasehan dua hari itu, mewakili Presiden Joko Widodo. Sarasehan bertema “Merawat Perdamaian dengan Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”.

“Belajar dari konflik dan perdamaian di Maluku dan Maluku Utara, kita dapat lebih memperkuat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Indonesia negara kepulauan terbesar dengan keberagaman suku, agama, ras dan antar-golongan. Saya berharap keberagaman itu justru dapat menjadi pemersatu dan merupakan kekuatan dalam memperkuat kedaulatan serta ketahanan nasional,” ujar Wiranto.

Dia berharap perdamaian di Maluku terus terwujud, terlebih menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Karena itulah, lanjut Wiranto, sarasehan ini dijadikan ajang untuk semakin memperkuat kerukunan antarmasyarakat. Tidak hanya di Maluku dan Maluku Utara saja, namun bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Pilkada serentak telah berlangsung. Sebentar lagi ada pileg dan pilpres, jujur kita perlu berdialog untuk itu. Objeknya agar masyarakat dapat mencari pemimpin masyarakat dan jangan sampai salah mengelola, karena akan menjadi konflik,” terang Wiranto.

Memajukan ekonomi

Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah daerah dapat memajukan ekonomi masyarakat dan mewujudkan keadilan agar tercipta suatu kedamaian.

“Semua pemimpin daerah harus bersamasama memajukan ekononmi masyarakat, membikin politik transparan dan membuat keadilan, sehingga akan tercapai suatu kedamaian di daerah masing-masing,” ujar JK sebagai pembicara kunci dalam sarasehan tersebut.

JK mengungkapkan, konflik yang dulu terjadi di Maluku sebenarnya bukan karena faktor agama. Namun biang keladinya justru ketidakadilan ekonomi dan politik.

Dalam perkara ekonomi, JK menyebut terjadi monopoli rempah-rempah di Maluku yang menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat. Dalam perkara politik, menurut JK juga terjadi ketidakadilan di Bumi Maluku. Dua hal inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik. Derajat konflik semakin membesar ketika itu dibumbui oleh persoalan agama.

“Yang menjadi pemacu cepatnya konflik apabila didasari masalah agama. Padahal sebenarnya bukan dari masalah agama. Agama cuma dibawa dalam konflik. Karena itu peranan tokoh agama sangat penting agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” pinta JK.

JK merasa bersyukur karena saat ini kondisi kehidupan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara relatif lebih baik dari waktu sebelumnya pada 1999-2002. Pasalnya sekarang demokrasi sudah semakin harmonis. “Alhamdulilah saat ini sudah tidak terjadi lagi. Demokrasi sudah semakin harmonis,” ujarnya.

Wapres juga mengungkapkan pengalamannya tentang perjalanan perjanjian Malino 2, saat ia menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, sekaligus menjadi inisiator perdamaian konfik Maluku.

Menurutnya, dipilihnya Malino sebagai tempat perundingan dan mediasi para tokoh masyarakat Muslim dan Kristen Maluku saat itu, karena daerah ini dianggap adalah wilayah netral. Sehingga tidak ada yang mengintervensi proses perdamaian yang digagas, agar dapat berjalan secara alami.

“Bahkan telepon pun tidak bisa masuk ke lokasi perdamaian di Malino agar tidak ada yang mengintervensi dari mana pun. Yang menolak perdamaian, saya minta ditangkap. Saya terpaksa harus bertangan besi demi terciptanya perdamaian,” pungkas JK. Ia mengakui melakukan langkah perdamaian itu mudah, tetapi yang sulit adalah merawat perdamaian. Oleh karena itu atas nama pemerintah, JK berharap agar perdamaian yang telah terjalin tersebut dapat dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

Kearifan lokal

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Agum Gumelar mengungkapkan, refleksi yang terjadi di Maluku pasca-konflik 1999-2002 sekaligus mengungkap Maluku dan Maluku Utara menjadi provinsi nomor 4-5 termiskin dari 34 provinsi di Indonesia. Penyebabnya konflik ternyata karena masalah kesejahteraan dan keadilan. Masalah agama hanya menambah unsur konflik saja.

Hasil kajian Wantimpres, lanjut Agum, masalah konflik di Maluku dan Maluku Utara menjadi pembelajaran untuk mengetahui akar masalah di balik kasus yang menyebabkan ribuan orang menjadi korban, baik yang tewas maupun luka-luka.

Di balik dari kasus ini, menurut Agum, masyarakat di Maluku perlu kembali mengangkat kearifan lokal “Pela dan “Gandong”. Kearifan lokal ternyata dapat menciptakan suasana kedamaian. Selain itu perlu kedekatan seimbang antara keamanan dan kesejahteraan.

Pemerintah berperan dalam pendekatan berbasis keamanan dan kesejahteraan, seperti gerakan ‘emas biru’ dan ‘emas hijau’ yang digagas Letjen Doni Monardo saat menjadi Panglima Kodam Pattimura di Maluku. “Saya salut kepada Pak Doni selaku Pangdam. Juga kepada Kodam, Polda, serta Pemprov Maluku dan Maluku Utara dalam mendukung program emas biru dan hijau.”

Sekretaris Jenderal Wantannas RI, Letjen Doni Monardo dalam laporannya menyampaikan saresehan bertujuan mendiseminasikan proses resolusi konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara. Ia mengharapkan resolusi perdamaian di Maluku dapat menjadi pembelajaran pada provinsi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional.

● OLEH SELAMAT GINTING

Sumber : Teraju, Republika