Sesjen Wantannas Membuka RAKERTAS Tahun 2018

Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo membuka Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Selasa (17/07/2018) di Kantor Setjen Wantannas Lantai 5, Jakarta Pusat. Selain dihadiri oleh seluruh pejabat, Setjen Wantannas juga mengundang beberapa tokoh masyarakat diantaranya Pakar Sejarah Dr. Anhar Gonggong dan Tokoh penggiat kemanusiaan Dr. Frans Magnis Suseno.

Dalam sambutannya, Sesjen menyampaikan bahwa Setjen Wantannas baru saja menyelenggarakan Sarasehaan Nasional terkait konflik Maluku dengan tema Merawat Perdamaian Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku & Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa Setjen Wantannas memilih tema Merawat Perdamaian? Karena berdasarkan data-data yang ada sejak bangsa Indonesia merdeka, bahkan sebelum kemerdekaan itu kita raih, sejumlah konflik sudah melanda tanah air, dan menciptakan perdamaian bukanlah sesuatu yang mudah. Sangat sulit. Kita sudah begitu banyak kehilangan harta benda, nyawa, dan waktu dalam menyelesaikan sejumlah konflik di tanah air,” jelasnya dengan ekspresi penuh keprihatinan.

Kemudian, lanjut Sesjen, setelah konflik itu diatasi, ternyata memerlukan energi juga, dan tidak bisa dibiarkan lepas begitu saja. Kita tidak akan pernah tahu, sewaktu-waktu konflik itu bisa saja terulang kembali. Oleh karenanya, belajar tentang peristiwa masa lalu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, harus kita wujudkan secepat mungkin.

Sesjen Wantannas ke-14 ini menaruh harapan besar kepada para pakar yang hadir, agar bisa tercipta persepsi yang baru bagi Setjen Wantannas.

Sangat diharapkan kehadiran pakar disini bisa memberikan persepsi baru kepada Setjen Wantannas, agar Setjen Wantannas bisa memberikan saran dan tindakan kepada Ketua Wantannas yaitu Presiden RI yang implementatif dan aplikatif. Karena dalam berbagai pertemuan bersama sejumlah staf yang memberikan masukan kepada Presiden, masih terdapat kajian Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden belum ‘menyentuh’ substansi yang diharapkan,” katanya lagi.

Pada sisi lain, terkait dengan sejarah, khususnya tema yang diangkat oleh Kedeputian Sistem Nasional, ia menghimbau agar para pakar bisa menyampaikan poin-poin penting terkait termasuk pemutarbalikan fakta sejarah yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Ditegaskan pula olehnya, jika ini dilakukan dengan tidak menyalahkan siapapun juga, dan tanpa perlu mencari kambing hitam, maka bisa memberikan sebuah nuansa baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax, yang memang sengaja diciptakan agar kita ini kehilangan orientasi yang sesungguhnya serta kehilangan akar sejarah bangsa kita.

Jadi, dimohon dalam mengungkap sejarah, tidak perlu ada upaya untuk menyalahkan pihak manapun, karena mungkin saja yang pertama disengaja, dan yang kedua karena keterbatasan pengetahuan. Yang perlu dikhawatirkan, ini adalah sebuah sistematis untuk membalikkan sejarah. Namun demikian, jangan sampai upaya kita nanti justru menimbulkan masalah baru, timbul kegaduhan, dan lain sebagainya. Pelajaran sejarah memang harus mengalami sebuah perubahan dan betul-betul sesuatu yang realistis atau fakta,” pungkas Doni Monardo.

Berikut tema-tema dalam Rakertas yang akan dibahas oleh masing-masing Kedeputian selama 3 hari kedepan antara lain:

1. Optimalisasi Pemahaman Nilai-Nilai Sejarah Indonesia Guna Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional;

2. Percepatan Reforestasi Berbasis Ekologi dan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional;

3. Optimalisasi Peran Penceramah Agama Guna Memperkuat Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional;

4. Rencana Kontinjensi Nasional Menghadapi Pemilihan Umum 2019;

5. Upaya Peningkatan Pengelolaan Bahan Bakar Nabati Guna Kemandirian Energi Dalam Rangka Ketahaanan Nasional;

6. Upaya Bela Negara Melalui Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Ketahanan Nasional;

7. Revitalisasi Gerakan Pramuka untuk Meningkatkan Kesadaran Bela Negara pada Generasi Muda Dalam Rangka Ketahanan Nasional; dan

8. Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum Melalui Perubahan Sistim Penerapan Sanksi Guna Optimalisasi Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Ketahanan Nasional.