Kesiapan Kemendagri Dalam Mengawal Dan Wujudkan Good Governance Di Era Siber

Hadir sebagai Pembicara pada acara Latihan Simulasi Insiden Siber yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dan Konrad Adenauer Stiftung, Selasa (24/07/208) di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, SH memaparkan soal “Kesiapan Kemendagri di Sisi Tata Kelola, SDM, dan Teknologi Keamanan Siber untuk Mengawal dan Mewujudkan Good Governance di Era Siber dalam rangka Ketahanan Nasional Mendagri.

 

Dalam paparan tersebut, dijelaskan bahwa ancaman terhadap kepentingan nasional yang terjadi saat ini, tidak hanya berasal dari aspek militer dan fisik semata, melainkan datang dari aspek militer non fisik. Salah satunya adalah ancaman serangan siber. Jika diamati lebih dalam, sasaran serangan siber yang paling krusial saat ini menyerang infrastruktur informasi kritis seperti instalasi listrik, sistem operasi jaringan internet, perbankan, dan lain-lain.

 

Sementara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan, bahwa serangan siber yang berdampak pada 10 juta lebih identitas di Indonesia terus meningkat, hal ini terlihat dari Tahun 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas, 2015 naik menjadi 13 juta identitas, dan Tahun 2016 naik lagi menjadi 15 juta identitas.

 

“Kemendagri sudah mengantisipasi dan membentengi institusinya dari berbagai serangan siber tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018” jelas Tjahjo Kumolo.

 

Data dari Kemendagri menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2017, pihaknya telah melaksanakan kegiatan Assessment keamanan Sistem dan Infrastruktur TIK (IT Security Assessment) di Lingkungan Kemendagri yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui celah keamanan sistem informasi yang ada di Kemendagri dengan cara melakukan Penetration Test terhadap sistem informasi tersebut dan menghasilkan beberapa celah keamanan yang rentan terhadap ancaman siber.

 

Sebagai upaya deteksi dini dari ancaman penyadapan dan terjadinya kebocoran informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Kemendagri juga secara rutin telah melakukan sterilisasi atau pengamanan ruang pimpinan dengan cara pemindaian gelombang elektromagnetik, pengecekan terhadap keberadaan semikonduktor yang berpotensi sebagai penyadap, dan pemindaian kamera wireless.

 

Lalu, bagaimana halnya dengan operasional kirim terima berita dan informasi? Kemendagri telah mengambil langkah-langkah dengan pembangunan jalur khusus VPN yang pengelolaannya berada di BSSN serta digunakan untuk kirim terima berita/informasi baik yang sifatnya biasa, terbatas dan rahasia pada lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda), khusus untuk berita rahasia dilengkapi dengan fitur enkripsi yang hanya bisa dibuka oleh pejabat sandiman yang memiliki akses dalam hal pengelolaan peralatan sandi (palsan).

 

Lantas, dukungan apa saja yang diberikan Kemendagri dalam menghadapi ancaman siber? Mendagri menjelaskan, dukungan nyata yang diperlukan saat ini bukan hanya dalam bentuk regulasi saja. Namun, dukungan lebih dari itu harus secara masif dan real diwujudkan. Diantaranya, melaksanaan keamanan siber secara nasional hingga ke seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara untuk regulasi, dibutuhkan tatanan kembali terhadap peraturan atau Undang Undang terkait ancaman siber yang berkolaborasi dengan BSSN.