Sesjen Wantannas Pimpin Rapat Penataan DAS dan Konsep Reforestasi

Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo memimpin rapat Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dan Konsep Reforestasi di Pulau Jawa yang dilaksanakan di Ruang Nakula lantai 6 Kantor Setjen Wantannas Selasa (04/09/18). Rapat tersebut guna membahas solusi serta saran tindak untuk penataan DAS utama di pulau Jawa serta penghijauan kembali daerah hulu.

 

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari beberapa kementerian, Danrem yang membawahi wilayah DAS utama pulau Jawa, Kepala Dinas terkait, tokoh lingkungan, serta perwakilan dari kalangan pengusaha di bidang kehutanan.

 

Dalam sambutannya, Sesjen menjelaskan bahwa dasar dari kegiatan ini adalah perintah Presiden kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) saat meninjau situ Cisanti bulan februari 2018. Presiden memerintahkan kepada Menteri LHK  untuk mengadopsi program Citarum Harum dalam menormalisasi DAS utama khususnya di pulau Jawa. Selain penataan DAS Sesjen juga mendapat perintah langsung dari Presiden untuk menyusun konsep program Reforestasi saat bertemu di istana bogor pada bulan Mei 2018.

Sesjen menegaskan Wantannas tidak bisa membuat sebuah konsep yang bisa menjadi rujukan untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan tanpa adanya masukan dari berbagai pihak terkait.

 

Penataan DAS ini sangat penting untuk masa depan. “manfaat dari penataan DAS ini bukan untuk kita, tapi demi kelangsungan generasi penerus kita di masa depan, bagaimana mungkin bangsa kita bisa maju jika untuk mendapatkan air bersih saja sulit”, ujar Sesjen saat menanggapi laporan para Danrem.

 

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg RI  Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah memberikan prioritas untuk dana anggaran penataan DAS. Ia mengharapkan agar hasil pertemuan ini menjadi masukan kepada presiden yang bersifat operasional dan tidak normatif untuk segera ditindaklanjuti.

 

Sementara itu menurut aktivis lingkungan Citarum Care Irma Hutabarat, ada dua kunci utama dalam revitalisasi DAS yakni sustainability dan Community. Ia juga menyarankan agar Setjen Wantannas mengajak pengusaha untuk duduk bersama guna ikut serta mencari solusi dalam penataan DAS utama di pulau Jawa ini.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden  Abetnego Tarigan mengatakan bahwa ke depan ketika Perpres penataan DAS ini sudah jadi, jangan sampai ada lagi perbedaan data. “Seluruh data baik dari organisasi masyarakat sipil dan pemerintah harus singkron. Proses rekognisi data menjadi sangat penting, sehingga tidak ada hegemoni data dari instansi pemerintah saja. Hal ini disebabkan banyak data yang datang dari masyarakat sipil sangat valid kebenarannya,” tambah Abetnego.

 

Sebagai penutup acara Sesjen berjanji akan mengumpulkan data-data terkait penataan DAS tersebut dan akan segera melakukan koordinasi dengan Bappenas, KLHK, serta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti hasil rapat kali ini.