Setjen Wantannas Raih Penghargaan WTP 5 Tahun Berturut-Turut Dari Menteri Keuangan RI

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Doni Monardo didampingi oleh Kepala Biro PSP Brigjen TNI Isaac Marcus P, serta Karo POK Marsma TNI Bayu Roostono, S.H., M.M. menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat”  di Gedung Dhanapala, Kemenkeu Kamis (20/09/18).

 

Setjen Wantannas menerima anugerah penghargaan dari Kemenkeu atas keberhasilannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut dari 2013-2017. Menurut data Kemenkeu pada tahun 2017, jumlah institusi yang mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 491 institusi. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 34% dari 2015 yang hanya sebesar 367 institusi. Dari jumlah tersebut, yang lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP adalah sebanyak 8 institusi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan pimpinan Setjen Wantannas dalam pengelolaan anggaran dan transparansi laporan keuangan.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech –nya ketika membuka rakernas mengatakan bahwa “Kita semua bersyukur bahwa setiap tahun kita mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance terus mengalami perbaikan. Tahun ini Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LK Bun untuk tahun 2017,”.

“Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini terbaik di dalam laporan keuangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya,  serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga di dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik,” ungkap Menkeu.

 

Acara Rakernas tersebut dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan Pimpinan institusi terkait.