Jokowi Minta Pejabat Laksanakan Tahapan Rencana Aksi Nasional Bela Negara 2018-2019

Joko Widodo – Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta para pejabat Indonesia untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

 

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setkab.go.id pada Jumat (21/9/2018), Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 diterbitkan sebagai upaya bela negara agar menjadi lebih sistematis, testruktur, terstandarisasi dan masif.

 

Rencana aksi nasional bela negara Tahun 2018-2019 menampilkan tabel aksi, penanggung jawab, instansi terkait, dan indikator keberhasilan sesuai masing-masing tahap pelaksanaan.

 

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 memiliki tiga tahap.

 

Untuk tahap satu yaitu Tahap Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi ditampilkan Aksi Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pembinaan Bela Negara.

 

Penanggung jawab tahap tersebut adalah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional beserta seluruh instansi terkaitnya baik lembaga dan pemerintah daerah.

 

Pelaksanaan acara ini harus dihadiri oleh seluruh pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara.

 

Selain itu juga ada Aksi Penyelenggaraan Pelatihan Perancang Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Tahun 2018.

 

Untuk penangggung jawab aksi adalah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dengan instansi terkait seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

 

Tahap kedua aksi ini adalah internalisasi nilai-nilai dasar bela negara.

 

Kemudian tahap ketiga adalah tahap Aksi Gerakan.

 

Pada tahap Aksi Gerakan, rencana aksi dibagi dalam beberapa klasifikasi mulai dari:

1. Bidang Demografi

a. Ancaman Faktual: pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran penduduk yang tidak merata

b. Ancaman Potensial: Kerentanan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Aspek Kesehatan.

 

2. Bidang Geografi

a. Ancaman faktual: Letak Geografi Indonesia di kawasan cincin api Pasifik, menurunnya kesadaran dan kewaspadaan bangsa terhadap posisi geostrategis Indonesia

b. Ancaman potensial: Konflik warga dan friksi lintas batas negara.

 

Diberitakan sebelumnya, Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

 

Inpres tersebut diarahkan untuk Para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

 

Kemudian pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, gubernur dan bupati atau wali kota.

 

Jokowi juga menginstruksikan para pejabat di atas untuk melaksanakan rencana Rencana Aksi Nasional Bela Negara dengan berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

 

Selain itu, presiden juga menginstruksikan khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

 

Sementara untuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas agar melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

 

Serta Sekretaris Kabinet untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Jokowi ini.

 

Dalam informasinya, Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 ini akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Inpres ini juga mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Inpres berlaku pada tanggal 18 September 2018, sesuai dengan waktu dikeluarkannya.

 

Sumber: Tribunwow.com