Pendekatan Kesejahteraan Jadi Terobosan Untuk Atasi Konflik

Selasa, 25/09/2018, bertempat di Hotel Grand Mercure, Setjen Wantannas menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Penyelesaian Konflik Sosial Dengan Pendekatan Kesejahteraan Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Kegiatan yang dihadiri oleh para Staf Ahli Kementerian/Lembaga tersebut digagas oleh Staf Ahli Setjen Wantannas. FGD tersebut dibuka oleh Staf Ahli Hankam Setjen Wantannas, Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM.

 

Tujuan diselenggarakannya FGD adalah untuk saling tukar informasi dan juga untuk memperoleh masukan terkait “Penyelesaian Konflik Dengan Pendekatan Kesejahteraan dalam rangka Ketahanan Nasional”.

 

Kegiatan yang dimulai pada pukul 9.00 WIB tersebut menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si (Kepala Prodi Ilmu Sosiologi FISIP Unas) serta Dr. Thung Ju Lan (Peneliti Senior LIPI). Kegiatan tersebut dipandu oleh Moderator, Drs. Firdaus Syam, MA, Ph.D.

 

Moderator yang sehari-hari menjabat sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Nasional tersebut mengawali diskusi dengan menyampaikan bahwa konflik merupakan sebuah dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dinamika konflik dalam perjalanan sejarah bangsa telah beberapa kali terjadi. Kemajemukan masyarakat Indonesia memberi ruang terjadinya konflik primordialisme. Bangsa Indonesia mengalami tantangan-tantangan baru dan jenis konflik yang baru seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kegiatan FGD ini merupakan sebuah komitmen bagaimana menanggulangi konflik.

 

“Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang terdiri dari berbagai kelompok etnik. Menempatkan konteks konflik sosial dalam karakteristik masyarakat Indonesia sering terlupakan dalam berbagai kajian mengenai konflik” ujar Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si saat memaparkan materinya. Lebih lanjut Ketua Program Studi Sosiolog Universitas Nasional ini menyampaikan bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang multi etnik (multi ethnic society), tidak terlepas dari nilai-nilai historis masyarakat Indonesia. Beberapa kajian yg dilakukan menemukan bahwa pranata sosial masing-masing etnis berbeda satu sama lain.

Masih dalam diskusi tersebut, Dr. Ema mengemukakan bahwa terdapat beberapa telaah penting terkait dengan kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia, diantaranya dua sistem ekologi yaitu “wilayah dalam” (inner islands) atau Pulau Jawa dan “wilayah luar” (outer islands) yaitu pulau-pulau lain di Indonesia. Resolusi konflik melalui pendekatan kesejahteraan merupakan suatu terobosan agar menjaga perbedaan sosial tidak menjadi tinggi. Sebuah pendekatan kesejahteraan yang mampu memperkecil diferensiasi sosial yang ada agar tidak semakin tajam.

 

Di akhir paparannya, Dr. Ema mengatakan bahwa program-program pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip equality (kesamaan), equity (perlakuan yang adil dan terbuka), dan justice (mengacu pada hak yang sama dengan kesempatan berpartisipasi dan ruang yang sama).

 

Narasumber yang kedua, Dr. Thung Ju Lan menyampaikan bahwa terdapat 7 penyebab konflik tekait peran negara : 1) Distorsi kebijakan publik, 2) Patologi birokrasi (KKN), 3) Kesenjangan sosial, 4) Perebutan SDM, 5) Kebudayaan adat dan identitas, 6) Legal justice, dan 7) Disfungsi aparatur.

Peneliti Senior LIPI tersebut melanjutkan bahwa pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa konflik, kekerasan dan perdamaian dibentuk dan membentuk ekonomi. Pendekatan ini juga berangkat dari kenyataan bahwa salah satu penyebab konflik adalah hilangnya sendi-sendi penghidupan masyarakat.

 

Masih dalam kesempatan yang sama, Dr. Thung menyampaikan bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan kesejahteraan dalam rangka ketahanan nasional berangkat dari kondisi pasca konflik, di mana situasi kekerasan telah mereda, namun situasi damai belum tercapai karena pihak-pihak yang berkonflik masih menyimpan memori berkonflik. Upaya untuk menyelesaikan konflik pasca konflik ini, pendekatan yang terbaik adalah mengembangkan program pembangunan yang peka konflik.