Setjen Wantannas Bersama Kemenkopolhukam Matangkan Implementasi RAN Bela Negara

Dalam upaya mematangkan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai penanggung jawab kegiatan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Peran Setjen Wantannas dalam aksi Nasional Bela Negara ini yaitu melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi. Tidak hanya itu, pada porsi tertentu juga melakukan praktek. Setjen Wantannas juga sedang menggarap modul utama dan berkoordinasi dengan K/L untuk bisa meminimalisir adanya tumpang tindih dalam peran Bela Negara. Dalam menyusun rencana aksi tersebut Setjen Wantannas berbasis pada spektrum ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Bersama Kedeputian VI Kemenko Polhukam serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, Setjen Wantannas menggelar diskusi yang membahas dan mematangkan konsep pelibatan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 Pada Jum’at (12/10/18).

Sahli Bid. Hankam Setjen Wantannas, Mayjen TNI Toto Siswanto mengungkapkan, setelah Inpres Nomor 7 Tahun 2018 terbit, Setjen Wantannas langsung membentuk Satuan Tugas untuk memudahkan pembagian tugas. Inpres ini berkaitan dengan penguatan pengelolaan kegiatan Bela Negara. Ia mengakui masih ada pertanyaan antara tugas Wantannas dengan Kementerian Pertahanan yang terkait dengan bela negara.

Adapun isi dari Inpres tersebut menjelaskan bahwa Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri dari tiga tahap,yaitu pertama tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi. Tahap kedua internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, dan tahap ketiga Aksi Gerakan. Rencana aksi nasional tersebut berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Toto menyatakan bahwa apa yang selama ini sudah dilakukan K/L dan juga komponen lain akan tetap berlangsung tanpa ada pengulangan, karena bela negara ini adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia. Jika ada tumpang tindih dan beririsan dengan K/L lainnya maka di situlah Setjen Wantannas akan berkoordinasi. “Kami juga sudah berkoordinasi, rapat bersama dengan kementerian, lembaga, ormas dari berbagai komponen untuk merumuskan berbagai spektrum ancaman,” katanya.

Sementara itu Deputi VI Kemenko Polhukam, Arief P Moekiyat mengatakan bahwa Kegiatan ini dapat dieksplore dengan luas karena Inpres Nomor 7 Tahun 2018 ini, baru ditetapkan pada tanggal 18 September 2018. Masih banyak hal-hal yang perlu dipahami, mengingat waktu untuk membahas rencana aksi nasional ini sedikit sekali sehingga kita ingin bersama kementerian, lembaga lebih fokus pematangan perencanaan ini di akhir 2018 dan di tahun 2019 bisa langsung ada aksi nyata.

Masih dalam kesempatan yang sama Tenaga Ahli Menko Polhukam Sri Yunanto mengatakan, pemerintah harus bisa memformulasikan apa yang sudah dicapai dalam satu tahun. Ia menyarankan secara konsep dan langsung bisa dirasakan masyarakat. “Tahapnya melalui penyusunan, Rembug Nasional, Munas, pelatihan, struktur, penyelenggaraan sarasehan,” ujarnya.

Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemhan, Kemdagri, Mabes Polri, TNI-AD, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian dan lembaga terkait.