Menkopolhukam dan Sesjen Wantannas Selenggarakan Forum Koordinasi dan Sinkroisasi Kesadaran Bela Negara

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, telah melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Seperti halnya pada Senin (29/10/2018), Doni Monardo bersama Menko Polhukam RI Jenderal TNI Wiranto melaksanakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Bela Negara dengan tema Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional.

Menko Polhukam Wiranto membuka acara tersebut di Surabaya, Jawa Timur, lebih tepatnya di Hotel Utami Jalan Raya Juanda Selatan. Dalam sambutan pembukaannya, Wiranto mengatakan bahwa ancaman-ancaman yang terjadi dalam perkembangan dinamika internasional bukannya menghilang, akan tetapi semakin beragam. 

 

“Dalam perkembangan dinamika internasional, ancaman bukan berarti hilang, beragam malah. Ada ancaman-ancaman narkoba, ada ancaman terorisme, radikalisme, kemudaian ada suatu ancaman baru yang kita sebut dengan cyber attack dengan turunannya misalnya saja hoax, kemudian ujaran kebencian lewat media sosial, ini semua kan ancaman baru yang tidak boleh kita anggap enteng. Ancaman dari dalam itu jangan sampai kita biarkan terus berkembang, misalnya tadi orang yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila, ya jangan merusak Pancasilanya, pergi saja dari Indonesia, bikinlah di tempat lain sana ideologinya,” tandas Wiranto.

Sementara itu, Doni Monardo selaku Narasumber dalam acara tersebut, memaparkan Rencana Aksi Nasional Bela Negara yang dilatarbelakangi dengan adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam Asta Gatra. AGHT sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geografi Indonesia, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, Iptek, Kamtibmas, dan Hankam.

Secara keseluruhan, faktor AGHT yang dinilai paling membahayakan adalah ideologi. Doni Monardo mengatakan, Ideologi Pancasila sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan NKRI. Untuk menjaga tetap tegaknya NKRI pada era globalisasi sekarang ini, kesadaran bela negara serta jiwa nasionalisme merupakan materi yang lebih tepat dibina serta dikembangkan karena merupakan kunci perekat antar masyarakat, antar umat beragama, antar budaya serta antar daerah.

Lebih lanjut Doni Monardo memaparkan, tahapan Rencana Aksi Bela Negara sendiri terbagi dalam tiga tahapan yaitu:

  1. Tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi;
  2. Tahap internalisasi; dan
  3. Tahap Aksi Gerakan

Sejauh ini, Rencana Aksi Bela Negara yang sudah disiapkan oleh Setjen Wantannas sampai dengan tahun 2018 ini adalah penyediaan modul utama, persiapan pelaksanaan Rembuk Nasional, Musyawarah Nasional (Munas) Bela Negara, dan Pokja Pelaporan Kegiatan Bela Negara tahun 2018.

Sedangkan pilot project yang sudah dilakukan Setjen Wantannas sampai dengan saat ini diantaranya Sarasehan Nasional, Citarum Harum, Revitalisasi DAS dan Reforestasi, Pusat Pembibitan Pohon, Program Emas Hijau dan Biru, serta Kembalikan Kejayaan Rempah Nusantara.

Menurut Doni Monardo, dari kesemuanya, sarasehan merupakan perhelatan Nasional yang diselenggarakan Setjen Wantannas dengan mengangkat sejumlah konflik yang pernah terjadi di Maluku dan Maluku Utara, termasuk upaya perdamaian yang dilakukan dengan berbagai jalur pendekatan. Tak hanya itu, Program Emas Hijau dan Biru menjadi primadona dalam acara tersebut. Program yang berslogan “Produk Lokal to Global” ini menyoroti potensi sumber daya alam (pertanian dan kehutanan serta kelautan) di kawasan Maluku dan Maluku Utara.

Di akhir paparannya, Doni Monardo menegaskan bahwasanya bela negara semata-mata dilakukan hanya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Nawacita ke-5 (Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia) dan Nawacita ke-7 (Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik).

Selain Doni Monardo, hadir pula dua Narasumber lainnya yaitu Staf Khusus Menko Polhukam Dr. Sri Yunanto dan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya Forum Koordinasi ini yaitu untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan rencana aksi nasional bela negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta tersosialisasikannya informasi tentang rencana aksi tersebut guna meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. (www.wantannas.go.id)