Setjen Wantannas Selenggarakan Rakor Penyusunan Laporan Bela Negara

“Bela negara yang diharapkan adalah bela negara yang bersifat kekinian, masif, terstandar dan sesuai dengan profesi masing-masing” Demikian disampaikan Kepala Satgas Bela Negara Setjen Wantannas, Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Bela Negara Tahun 2018.

Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Nopember 2018 tersebut bertempat di Ruang Nakula, Lt.6 Kantor Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat. Rakor yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan dan unit kerja yang membidangi Bela Negara di masing-masing K/L.

Masih dalam sambutannya, Kasatgas Bela Negara mengatakan bahwa Bela Negara harus dilaksanakan secara sinergis dan terukur sehingga mampu melahirkan kekuatan nyata menghadapi ancaman di era global yang bercirikan sarat dengan perubahan yang sangat dinamis.


Sementara itu, Analisis Kebijakan Bidang SDM Setjen Wantannas, Kolonel Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc menyampaikan perubahan spektrum ancaman yang menjadi satu landasan lahirnya Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Masih dalam paparannya, Kolonel Judi memberikan gambaran mengenai visualisasi Inpres dan Konsepsi Aksi Nasional Bela Negara dimana terdapat 3 tahapan yaitu tahap sosialisasi, tahap internalisasi, dan tahap aksi gerakan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan dalam rangka terwujudnya situasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, terkawalnya upaya mencapai cita-cita dan tujuan negara, serta terjaminnya keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa.

Dalam tahap aksi gerakan, aksi yang dirumuskan adalah program implementatif yang harus dilaksanakan secara sinergis oleh K/L, dan Pemda terkait. Program-program tersebut sebenarnya telah ada pada rencana kegiatan di masing-masing K/L dengan nomenklatur yang mungkin berbeda namun mempunyai kesamaan dalam esensinya.

Setjen Wantannas saat ini sudah, sedang dan akan menyelenggarakan pilot-pilot project bersama stakeholders lainnya sebagai inisiasi dalam pelaksanaan aksi gerakan dalam tataran implementatif.
Pilot projects dimaksud adalah kegiatan Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian, Program Citarum Harum, Revitalisasi DAS dan Reforestasi, Pengembangan program emas biru dan emas hijau, Kembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia, Program pembangunan holistik Papua dan deklarasi damai.


Paparan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi, Kantor Staf Presiden (KSP), Yan Adikusuma, S.Kom, M.Eng mengenai Sistem Pemantauan KSP. Menurut Yan, KSP telah mempunyai Sistem Pemantauan yang telah terhubung ke seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam melakukan fungsi monitoring program-program prioritas Presiden.

Sistem Pemantauan KSP telah berjalan sejak tahun 2010 (nama KSP masih UKP4) yang difungsikan sebagai tools untuk memantau program kerja dan program prioritas Presiden lainnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam menjalankan Rencana Aksi Bela Negara kedalam aplikasi ini adalah, Setjen Wantannas dan K/L terkait perlu merumuskan penyusunan dan penajaman Rencana Aksi dengan mem-breakdown lampiran dalam Inpres menjadi format 8 kolom. Tujuan dari proses breakdown tersebut untuk memperjelas pihak-pihak terkait untuk melaksanakan rencana aksi ini secara jelas dan terarah sebagai metode pelaporan RAN Belneg tahun 2019.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Pembantu Deputi Bidang Sosial Budaya, Brigjen TNI Syachriyal Siregar, SE yang menjelaskan mengenai metode penyampaian laporan dan format pelaporan pada tahun 2018.

Pada akhir kegiatan disampaikan sesi diskusi dan tanya jawab. Perwakilan masing-masing K/L menyampaikan saran dan masukannya terkait sistematika dengan pelaporan Aksi Bela Negara.