Rembuk Nasional Pembinaan Bela Negara Dan Musyawarah Nasional Penyusunan Program Bela Negara Akan Digelar oleh Setjen Wantannas

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) akan menggelar Rembuk Nasional Bela Negara dan Musyawarah Nasional Penyusunan Program Bela Negara yang rencanannya akan digelar di Hotel Bidakara Jl.Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta Selatan pada 17 – 20 Desember 2018 dan dibuka langsung oleh Menko Polhukam Wiranto. Acara dengan konsep Seminar dan Lokakarya tersebut mengundang para pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

 

Acara Rembuk Nasional Bela Negara tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh peserta tentang konsepsi, modul, rencana pendidikan dan pelatihan instruktur dan kader, serta sistem informasi dan pelaporan aksi Bela Negara.

 

Pada hari pertama Rembuk Nasional, Setjen Wantannas akan menjelaskan tentang Inpres No.7 Tahun 2018, penjelasan konsep dan isi modul I dan II oleh pakar, serta penjelasan pemanfaatan Sistem Informasi dan Mekanisme Pelaporan Bela Negara kepada para peserta.

Di hari kedua, Setjen Wantannas akan menjelaskan rencana aksi bela negara dan penjelasan penyelenggaraan pelatihan perancang pendidikan dan pelatihan bela negara kepada peserta.

 

Sementara itu, dalam minggu dan bulan yang sama Setjen Wantannas juga, akan meyelenggarakan Musyawarah Nasional Penyusunan Program Bela Negara akan dilaksanakan selama dua hari  pada hari yaitu mulai tanggal 19 dan 20 Desember 2018.

 

Musyawarah Nasional (Munas) tersebut bertujuan untuk menyusun program bela negara sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019.

 

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2018, Setjen Wantannas mendapat tugas untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan rencana aksi nasional bela negara tahun 2018-2019 serta melaporkan kepada Presiden hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara. 

 

Setjen Wantannas saat ini telah membuat Modul Bela Negara yang akan menjadi panduan bagi kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyusun konsep bela negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

 

Setjen Wantannas setidaknya menargetkan undangan yang akan hadir dalam kegiatan Rembuk dan Musyawarah Nasional tersebut sebanyak 860 orang, yang terdiri dari para Menteri Koordinator, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,  34 orang Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga, 31 Pejabat Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 101 Pejabat Eselon I Lembaga Non Struktural, 34 perwakilan Pemerintah Provinsi, 514 Pemerintah Kabupaten/Kota, 62 perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan dan Universitas, 54 orang peserta dari unsur TNI dan Polri (Dirbinmas Polda) serta 20 orang peserta dari Setjen Wantannas.

 

Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka peran dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

 

Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi dalam (1) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;(2) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara;(3) Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

 

Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu: (1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, (2) Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan(3) Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

 

Tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang ditandatangani tanggal 18 September 2018. Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif maka diinstrusikan  kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional  untuk :

a)mengordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; b)bersama Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; c) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan d) melaporkan kepada Presiden: 1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 berdasarkan laporan kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran.

 

Informasi lebih lengkap mengenai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, dapat dibuka melalui www.wantannas.go.id.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Seksi Publikasi dan Dokumentasi Rembuk dan Munas Bela Negara

Narahubung:

  1. Kolonel Arh Dr. Budi Pramono, S.I.P., M.M.,M.A. (0812-91564608)
  2. Kolonel Chb Asep Rudiantono, SE,MM (0811-1007802)
  3. Desi Fajarnita, S.Sos. (0858-92233926)

e-mail: setjen@wantannas.go.id dan humas@wantannas.go.id