SESJEN WANTANNAS HADIRI UNDANGAN ENTRY MEETING PEMERIKSAAN LKKL TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN AKN I

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai proses audit Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2019 di lingkungan Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) I, yaitu Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pengawas Pemilu bersama 9 Kementerian/Lembaga lainnya. Pertemuan entry meeting sendiri merupakan komunikasi dengan entitas dan salah satu tahap yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan audit.

 

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPK RI, Jumat (31/01/2020) dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Achmad Djamaludin dengan didampingi oleh Pejabat Eselon I dan II diantaranya Staf Ahli Bidang Ekonomi Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka, Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han) serta Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Kolonel Pnb. Benedictus Benny K. S.H., M.AvMgt., MAIR juga pejabat-pejabat terkait lainnya.

 

Anggota I BPK selaku pimpinan Entry Meeting Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CfrA, CSFA menyampaikan bahwa pemeriksaan harus membangun komunikasi yang efektif dan efisiensi di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab atau pemangku kepentingan terkait.

 

 

Hendra Susanto menambahkan, tujuan pemeriksaan LKKL ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan empat kriteria yaitu kesesuaian Laporan Keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

 

 

Dalam pemeriksaan ini, lingkup yang diperiksa antara lain meliputi; Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas pada LK Kementerian per 31 Desember 2019 serta Realisasi Anggaran dan Realisasi Operasional selama periode TA 2019; laporan atas kekayaan BLU dan kekayaan negara lainnya yang termasuk dalam keuangan negara; Catatan atas Laporan Keuangan untuk menilai kecukupan pengungkapan pada LK Kementerian TA 2019; dan pemantauan tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi hasil-hasil.***(np)