PENYELENGGARAAN RAPAT POKJASUS-RAMUSMAT RESMI DITUTUP SESJEN WANTANNAS

Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) dan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) yang diselenggarakan pada Selasa, (03/03/2020) secara resmi ditutup, Kamis, (05/03/2020) oleh Sesjen Wantannas Laksdya TNI Achmad Djamaludin.

Pada acara tersebut, 3 tema yang diangkat untuk dipaparkan adalah:

  1. Optimalisasi Produktivitas Energi Baru Terbarukan (EBT) Guna Mewujudkan Kemandirian Energi, dengan pemapar dari kelompok Kedeputian Politik dan Strategi, Prof. Dr. Anton Adibroto, M.Sc (perwakilanAlumni BPPT);
  2. Optimalisasi Pengelolaan Hak Berdaulat (Sovereign Right) di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dengan pemapar dari kelompok Kedeputian Pengembangan, Kolonel Bakamla Imam Hidayat, S.E.,M(perwakilan Bakamla RI); dan
  3. Penatakelolaan Kelembagaan Pemerintah dalam rangka Menanggulangi Radikalisme, dengan pemapar dari kelompok Kedeputian Sistem Nasional, Kolonel Czi Ir. Suharyanto, M.Sc(perwakilan dari Paban E1 dit E BAIS TNI).

Sesjen Wantannas selaku penerima paparan sekaligus menanggapi tema-tema tersebut. Untuk pembahasan EBT, secara umum, disarankan agar membuat terobosan yang lebih aplikatif dan langsung bisa dijalankan. Dalam hal ini, menurut Sesjen, pemilihan EBT yang menjadi prioritas juga dinilai penting untuk disampaikan kepada Presiden termasuk permasalahan-permasalahan yang ada di seputar itu seperti pendanaan dan investasinya.

 

Sedangkan untuk tema ZEE Indonesia, Sesjen Wantannas merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Oleh karenanya, perlu mencermati kembali Perpres Nomor 16 Tahun 2017. Diharapkan melalui Perpres tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk mengetahui apakah ada lembaga yang ditunjuk untuk memberikan otoritas manajemen ZEE.

 

Perlu diketahui, sampai saat ini belum ada satu badan yang mengelola secara ZEE secara penuh, kalaupun ada, pasti bersifat sektoral. Untuk itu, perlu dikaji apakah kebijakan tentang kelautan Indonesia yang ada di Perpres tersebut sudah cukup.

 

Pada pembahasan radikalisme, pemilihan definisi radikalisme sebaiknya agar dituangkan dalam kebijakan atau dokumen-dokumen pemerintah. Oleh karenanya, perlu mempertegas batasan dan definisi radikalisme secara yuridis.

 

Sebagai tambahan, Sesjen Wantannas mengingatkan untuk selalu membuka wawasan dan informasi agar hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak perlu direkomendasikan lagi.

 

Paparan Pokjasus-Ramusmat dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Setjen Wantannas. Dalam kegiatan ini, yang bertindak sebagai Moderator adalah Deputi Bidang Sistem Nasionla Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP., M.M. ***(dfn)