Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mendukung kegiatan tim KKDN Wantannas RI selama melaksanakan kunjungan kerja di Sultra.
“Saya instruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah agar mengakomodir seluruh kebutuhan informasi yang dibutuhkan Tim KKDN. Berikan data yang riil dan valid tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tegas Andap saat menerima Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, di ruang rapat Gubernur Sultra, Senin.
Dalam pertemuan, Pj Gubernur memberikan ucapan selamat datang kepada Koordinator KKDN Laksda TNI Arsyad Abdullah beserta Tim KKDN, selanjutnya menyampaikan gambaran mengenai kondisi Provinsi Sultra.
"Selamat datang rekan-rekan untuk melaksanakan KKDN di Sultra. Sebagai informasi, terdapat 17 kabupaten/kota di sini. Adapun penduduk sebanyak 2.749.010 jiwa, dengan kondisi geografis wilayah perairan relatif lebih luas yakni seluas 110.000 km2 atau 74 persen apabila dibanding wilayah daratan yakni 38.140 km2 atau 26 persen," pungkasnya.
Pj Gubernur mengungkapkan jumlah ASN Pemprov Sultra sebanyak 15.523 orang terdiri dari 12.253 PNS dan 3.270 PPPK.
Selanjutnya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa terdapat 12 (dua belas) PSN yang berada di Sultra, terbagi dalam tiga kawasan industri, lima industri smelter, dan dua bendungan.
Laksda TNI Arsyad Abdullah selaku loordinator kunker, dalam kesempatannya menyampaikan maksud dan tujuan kunker ke Sultra ini.
"Kunker ke Provinsi Sultra dilaksanakan untuk pengumpulan data, selanjutnya merumuskan kebijakan strategi ketahanan nasional untuk pembangunan ekonomi dan ketahanan energi, khususnya di sektor pariwisata serta industri pengolahan dengan tujuan optimalisasi PSN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sultra dalam rangka ketahanan nasional," ujarnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Sultra beserta jajaran yang telah menerima Tim KKDN Wantannas RI.
"Kami ucapkan terima kasih Pak Pj Gubernur, sekaligus melaporkan bahwa Tim KKDN Wantannas akan berada di Sultra selama 4 (empat) hari sampai dengan hari Kamis (29/02/24). Semoga hasil KKDN ini dapat memberikan gambaran secara riil di lapangan yang nantinya dapat dirumuskan menjadi saran dan masukan kepada Bapak Presiden selaku pimpinan Wantannas," ujarnya.
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
