Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya TNI Dadi Hartanto, memimpin agenda Pra Sidang Dewan Triwulan IV Tahun 2023 pada Selasa (14/11). Dalam sidang yang dihadiri anggota Wantannas dari Kementerian dan Lembaga, serta undangan para pakar dan Narasumber tersebut, dipaparkan empat rancangan kebijakan strategis yang dihasilkan dari pengamatan masing masing Kedeputian Sekretariat Jenderal Wantannas terhadap permasalahan strategis nasional.
Sesjen Dadi Hartanto usai membuka acara langsung memberikan kesempatan kepada masing-masing kedeputian untuk menyampaikan paparannya dengan dipandu oleh Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan, Laksda TNI Arsyad Abdullah selaku moderator pada Pra Sidang Dewan IV.
Kesempatan paparan pertama dimulai oleh Kedeputian Sistem Nasional terkait Pemenuhan Kebutuhan Perumahan untuk mengatasi backlog Perumahan dalam rangka Penguatan Ketahanan Nasional. Diskusi berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan sebagai upaya penguatan ketahanan nasional. Rancangan kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai landasan bagi stabilitas sosial.
Kemudian paparan kedua oleh Kedeputian Politik dan Strategi adalah terkait Strategi Antisipasi Pengaruh Media Sosial terhadap Pendidikan Karakter Bangsa. Disebutkan bahwa dalam menghadapi era digital, strategi ini bertujuan untuk mewujudkan sikap mental pancasilais melalui antisipasi terhadap pengaruh media sosial terhadap pendidikan karakter bangsa. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pembentukan karakter yang kuat di tengah masyarakat.
Paparan ketiga oleh Kedeputian Pengembangan mengenai Strategi Penanggulangan Judi Online. Dijelaskan perlu adanya strategi khusus untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat perjudian online. Upaya ini diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional dengan menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang sehat.
Selanjutnya paparan terakhir oleh Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan terkait upaya Mengatasi Praktik Predatory Pricing untuk Melindungi UMKM. Fokus pada upaya mengatasi praktik predatory pricing disebut sebagai langkah perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan ekonomi nasional melalui perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.
Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto pada kesempatan ini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian dan Lembaga sebagai anggota Wantannas, serta kepada para pakar dan narasumber yang turut berkontribusi dalam agenda perancangan kebijakan strategis ini. Ia mengatakan, hasil diskusi dan rancangan kebijakan ini akan menjadi masukan saran tindak kepada Presiden RI sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional. "Semoga apa yang telah kita bahas di hari ini menjadi buah karya kontribusi yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup Sesjen. (Humas/ FP).
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
