Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Wantannas yang dilaksanakan ini untuk melakukan perubahan yang terdiri dari delapan area perubahan (1) Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran), (2) Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance), (3) Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif), (4) Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera), (5) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), (6) Akuntabilitas (Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi), (7) Pelayanan Publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat), dan (8) Mind Set dan Culture Set Aparatur (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

 

Sejauh ini, secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berlangsung dengan baik meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada seluruh area perubahan yang terdiri atas delapan area perubahan RB: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Keinginan untuk terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan delapan area perubahan program RB ini sudah cukup baik. Mekanisme dalam pelaksanaan program RB sudah mampu mengakomodasi peran serta dan kontribusi masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

SISTEM INFORMASI REFORMASI BIROKRASI (SIREBO)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL