Sejarah

SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA

1. Pendahuluan

Sebagai Negara yang baru terbebas dari Penjajahan, Indonesia pada awalnya Kemerdekaan (1945) masih banyak menghadapi persoalan internal  baik dalam masalah politik, hukum, pertahanan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Hal ini dapat dipahami karena proses pencapaian “Kemerdekaan Indonesia” diperoleh dengan melalui perebutan, bahkan kemudian melalui revolusi sehingga masa transisi pun terasa keras dan tidak menentu. Bagaimanapun proses pencapaian Kemerdekaan tersebut memberikan kebanggaan tersendiri dari bangsa Indonesia karena dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa kemerdekaan yang kita raih bukanlah pemberian atau hadiah dari kekuasaan penjajah tetapi dari sebuah perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Persoalan-persoalan  negara pada awal kemerdekaan bermunculan dari berbagai sektor  seperti aksi-aksi brutal dan tidak terkendali (chaos) hanya dapat dikendalikan secara lebih baik apabila kekuasaan dipegang oleh instansi tunggal, artinya tidak terbagi-bagi antara pemerintah dan Badan Pekerja (BP) KNIP yang berfungsi sebagai Badan perwakilan Rakyat. Sementara itu Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Jenderal Menteri Pertahanan menyatakan bahwa kekuasaan yang luas bisa diberikan hanya kepada Presiden. Oleh karena itu dirasa perlu memberikan kekuasaan tersebut kepada Presiden untuk menyatakan negara keadaan dalam bahaya.

2. Pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1946

Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang dan dengan agenda memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  sebagai Undang-undang Dasar Negara dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan KNIP ini terlaksana pada Tanggal 29 Agustus 1945 yang disusul pembentukan KNI Daerah. Pada bulan Maret 1946 Pemerintah dengan BP-KNIP berhasil melahirkan sebuah Undang-undang yakni Undang-undang No.6 Tahun 1946 tentang negara dalam keadaan bahaya (selanjutnya disebut UU No.6/1946)  Berdasarkan Undang-undang tersebut dinyatakan pembentukan sebuah badan yang berfungsi membantu meringankan tugas Presiden terutama dalam kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan yaitu Dewan Pertahanan Negara (DPN). Bahkan dalam pasal 3 dan Pasal 4 UU No.6/1946 disebutkan bahwa selama diperlakukan keadaan bahaya pelaksanaan Undang-undang masih berada ditangan DPN. Struktur DPN terdiri dari Perdana Menteri sebagai ketua dan Menteri Pertahanan sebagai Wakil ketua. Para Anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Panglima Besar dan tiga orang wakil Organisasi Rakyat. Meski demikian dalam pelaksanaannya susunan tersebut mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik yang berkembang, misalnya ketika Presiden menyatakan keadaan bahaya pada 29 Juni 1949 menyusul peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, susunan DPN  mengalami perubahan yakni posisi Perdana Menteri diganti oleh Presiden. Perubahan itu dikuatkan oleh Perpu No.5 Tahun 1946 yang berisi susunan peraturan tentang mengadakan perubahan dalam UU No.6/1949 yang sekaligus mengatur susunan DPD.  Faktor yang menyebabkan hubungan DPN dan BP-KNIP kurang harmonis adalah proses pembuatan sampai pengesahan Undang-undang. Sebagai Badan Legislatif, BP-KNIP membuat Undang-undang bersama dengan Presiden. Hal in berbeda dengan DPN yang dalam prosedur pembuatan peraturan tidak terlalu memakan waktu dan tidak rumit karena dalam prakteknya pembentukan peraturan DPN hanya dikerjakan oleh Perdana Menteri Pertahanan dibantu oleh sekretariat DPN, padahal peraturan DPN berkekuatan setara dengan Undang-undang.

Jatuhnya Kabinet Sjahrir telah membuat situasi politik dalam negeri mengalami masa krisis terutama intrik politik baik yang dilancarkan oleh kelompok Sjahrir ataupun kelompok PP pimpinan Tan Malaka, dalam upaya mengatasi masalah itu Presiden menunjuk Sjahrir untuk membentuk kabinet baru yang dinilai memungkinkan untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda. Kabinet baru terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946 namun suhu politik masih tetap tinggi yang pada akhirnya pada Tanggal 22 Maret 1946 pemerintah menangkapi tokoh-tokoh oposisi termasuk Tan Malaka karena dinilai membahayakan negara. Penangkapan tokoh-tokoh oposisi kondisi politik tetap memanas bahkan pada 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sjahrir diculik oleh sekelompok orang yang diindikasikan oleh pemerintah sebagai pengikut PP. Presiden Soekarno dengan persetujuan BP-KNIP memberlakukan UU No.6/1946. Setelah pembebasan Sjahrir krisis politik dalam negeri dapat diatasi. Kabinet Sjahrir terbentuk pada Tanggal 2 Oktober 1946 struktur DPN kembali berubah, kedudukan Presiden dalam DPN diganti oleh Perdana Menteri yang tertuang dalam Perpu No.9 Tahun 1946 yang sekaligus mencabut Perpu no.4 Tahun 1946 dan Perpu No.5 Tahun 1946. Perpu No.9 Tahun 1946 disahkan dengan UU No.23 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada 29 November 1946. Kabinet Sjahrir meneruskan kebijakan lama yaitu melakukan perjuangan lewat meja perundingan antara lain Perundingan Linggarjati (7 Oktober sampai 15 November 1946)

3. Pembentukan Dewan Keamanan Berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1954

Pada masa awal pembentukan kembali Negara kesatuan Republik Indonesia, Dewan Pertahanan Nasional yang diatur dalam Undang-undang keadaan bahaya yang mengacu kepada UUD 1945 masih berfungsi seiring dengan permasalahan politik dan keamanan yang berkembang setelah itu  khususnya yang menyangkut keamanan nasional, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo merasa perlu untuk menyusun peraturan-peraturan atau undang-undang baru tentang pertahanan nasional yang mengacu kepada Undang-undang Dasar  Sementara 1950 yang berlaku saat itu dengan persetujuan dari parlemen, akhirnya diterbitkan Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya UU No. 29/1945). Pasal 14 Ayat 1 undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan suatu Dewan Keamanan Nasional. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1954 (selanjutnya PPNo.17/1954) yang menetapkan aturan pembentukan suatu Dewan Keamanan Nasional (DKN). Keanggotaan DKN terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua, Wakil Ketua Perdana Menteri I selaku Wakil Ketua I dan Wakil Perdana Menteri II sebagai Wakil Ketua II (semua merangkap anggota) ditambah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan  dan Menteri Kehakiman sebagai anggota. Dalam PP No.17/1954 Pasal 3 ditegaskan bahwa tugas DKN adalah memberikan pertimbangan masalah keamanan kepada Dewan Menteri, merencanakan pengerahan alat kekuasaan negara untuk menjamin dan/atau memulihkan keamanan serta melakukan koordinasi antara alat-alat negara.

Dalam pasal lain disebutkan tentang pembentukan Koordinasi Keamanan Daerah (KKD) di tingkat provinsi yang beranggotakan kepala daerah setempat sebagai ketua merangkap anggota, pejabat militer, pejabat polisi dan pejabat kejaksaan daerah provinsi sebagai anggota. Jika suatu wilayah daerah dalam kondisi perang atau darurat perang, pejabat militer, pejabat tinggi militer di suatu provinsi menjabat sebagai ketua dan merangkap anggota, sedangkan gubernur atau pejabat sipil sebagai anggota, sementara di tingkat kabupaten baru dibentuk koordinator keamanan berdasarkan usul dari KKD provinsi. Dengan lahirnya UU No. 29/1954 dan PP No. 6/1946 tentang negara dalam keadaan bahaya yang diterbitkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan tidak berlaku lagi. Dengan demikian DKN yang dibentuk berdasarkan PP No.17/1954 menggantikan kedudukan DPN. Sebagai lembaga negara yang lahir dari situasi dan konteks histori yang berlainan terdapat perbedaan struktur dan tugas antara DPN dan DKN, meskipun demikian misi dasar kedua lembaga tersebut secara umum sama yakni menyumbangkan pemikiran dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Perbandingan Struktur dan tugas/wewenang Dewan Pertahanan negara dan Dewan Keamanan Nasional meliputi :

     A. Dewan Pertahanan negara (berdasarkan UU No.6/1946)

     1).  Struktur organisasi

a)  Perdana Menteri (ketua)
b)  Menteri Pertahanan (wakil ketua)
c)  Menteri Dalam Negeri (anggota)
d)  Menteri Keuangan (anggota)
e)  Menteri Kemakmuran (anggota)
f )  Menteri perhubungan (anggota)
g)  Panglima Besar (anggota)
h)  Tiga wakil rakyat (anggota)

     2). Tugas/wewenang (termasuk DPD)

a)  Berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat atau berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat.b)  Berhak membatasi dan melarang percetakan atau pengumuman.

c )  Berhak membatasi atau melarang pengiriman berita dengan pso, telepon, telegram dan radio.

d)  Berhak menahan orang.

e)  Berhak menyuruh dan melarang seorang atau segerombolan orang meninggalkan suatu daerah dengan jaminan perumahan dan makanan.

f)   Berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat transportasi darat, laut dan udara.

g)  Berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan atau perdagangan senjata api di suatu daerah.

h)  Berhak melakukan pemeriksaan tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan keadaan bahaya.

i)   Berhak menggunakan barang, tanah, bangunan dan perusahaan kepunyaan partikelir atau yang dikuasai oleh jawatan.

j)   Berhak melarang perubahan bentuk tanah, bangunan, perusahaan.

k)  Berhak membatasi atau menutup tempat umum.

l )  Berhak mengadakan jam malam.

m) Berhak mengeluarkan suatu perintah kepada jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya.

n)  Berhak menetapkan undang-undang untuk menjalankan sesuatu yang diatur lewat undang-undang.

0)  Pembentukan Dewan Pertahanan Daerah baru bisa dilakukan jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan dibentuk di tingkat keresidenan. Jika hanya sebagian wilayah yang mengalami keadaan bahaya maka hanya wilayah tersebut yang dibentuk DPD.

p)  Anggota DPD terdiri dari :

  1. Residen dan dua orang anggota badan Eksekutif dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Keresidenan
  2. Komandan Daerah tertinggi di daerah Keresidenan
  3. Tiga orang wakil organisasi rakyat di Daerah Keresidenan.

      B. Dewan Keamanan Negara (Berdasarkan UU No.29/1954)

       1). Struktur
a)  Perdana Menteri (Ketua)
b)  Wakil Perdana Menteri I (Wakil Ketua)
c)   Wakil Perdana menteri II (Wakil Ketua II)
d)  Menteri Dalam Negeri (anggota)
e)  Menteri Pertahanan (anggota)
f )  Menteri Kehakiman (anggota)
        2). Tugas/Wewenang
a)  Memberikan pertimbangan kepada dewan Menteri tentang keamanan.
b)  Merencanakan negara untuk segala alat kekuasaan negara untuk dan atau memulihkan keamanan.
c)  Melakukan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara tersebut.
d)  Pembentukan koordinasi Keamanan daerah untuk menjalankan tugas-tugas DKN. Koordinasi dibentuk di tingkat provinsi.
e)  Struktur KKD meliputi :
    • Kepala daerah tingkat provinsi (ketua)
    • Pejabat militer tertinggi di tingkat provinsi (anggota)
    • Pejabat Polisi tertinggi di tingkat provinsi (anggota)
    • Pejabat Kejaksaan tertinggi di tingkat provinsi (anggota)
f)  Jika suatu daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya perang atau darurat perang pejabat militer tertinggi menjabat sebagai ketua sedangkan kepala daerah tingkat provinsi sebagai anggota.
g) Koordinasi keamanan bisa dibentuk hingga tingkat kabupaten atas usul KKD.
 

Dalam perkembangan selanjutnya fungsi dan tugas DKN terus diperbaiki. Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, diterbitkan Peraturan Pemerintahan yang mengatur tentang perubahan PP No.17/1954 tentang Dewan Keamanan Nasional. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan perlunya biaya yang cukup untuk menjamin pelaksanaan program pemulihan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum, sehingga perlu mengangkat Menteri Keuangan sebagai Dewan Keamanan Nasional melalui PP No.10/1955 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 1955. Untuk meningkatkan keamanan nasional dan melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh UU No.29/1954 maka pada 28 Maret 1955 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 tentang Dewan Keamanan (selanjutnya PP No.14/1955). Berdasarkan hal tersebut nama Dewan Keamanan Nasional berubah menjadi Dewan Keamanan (DK). Sejak pemberlakuan PP No.14/1955 maka PP No. 17/1954 dan Keppres RI No. 125 Tahun 1951 tentang Dewan Pertahanan tidak berlaku lagi.

Dalam PP No 14/1955 dijelaskan tugas DK adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan umum pemerintah tentang (1) tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; (2) pengerahan dan penggunaan alat-alat kekuasaan negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; dan (3) persiapan negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan yang diperlukan untuk pertahanan dan penghidupan rakyat sepanjang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri. Berdasarkan fungsi dan tugasnya, jelas bahwa DK tidak  hanya mengurus masalah pengerahan kekuatan negara namun juga mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pengerahan kekuatan negara tersebut. Untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari DK, dibentuk Sekretariat Dewan Keamanan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Sekretaris DK memiliki tugas pokok: (1) mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat DK, (2) menghadiri semua rapat DK, (3) menyelesaikan administrasi hasil rapat DK, dan (4) menjaga kerahasiaan (security) tentang urusan dalam DK. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua DK. Pada 6 Oktober 1956, pemerintah merevisi kembali PP No. 14/1955 dengan menambahkan ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu, Ketua DK dapat menjabat ketua merangkap koordinasi keamanan daerah. Perubahan demi perubahan terhadap nama, struktur, tugas dan wewenang lembaga dewan keamanan memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha menyesuaikan kinerja lembaga tersebut dengan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Eksistensi DK berlangsung sampai 1959. Pada tahun itu, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945 menyusul kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru.

4. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) berdasarkan Keputusan Presiden No. 618 tahun 1961

Pada masa perjuangan merebut Irian Barat Pemerintah sangat serius menangani masalah pertahanan dan keamanan. Sebagai tindak lanjut menghadapi Belanda, Pemerintah mengadakan sidang kabinet inti bersama Gabungan Kepala Staf (GKS) pada awal Desember 1961. Secara khusus, Presiden Soekarno membicarakan soal pengembalian Irian Barat ke dalam kekuasaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut KSAD mengusulkan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertahanan Nasional. Lembaga itu diharapkan dapat merumuskan cara-cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional untuk pembebasan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut, pada 11 Desember 1961, pemerintah secara resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional (diakronimkan Depertan) berdasarkan Keputusan Presiden No. 618/1961. Dewan diketuai langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), sedangkan Menteri Pertama Ir. Djuanda dan Menteri Keamanan Nasional Jenderal A. H. Nasution masing-masing diangkat menjadi Deputi I dan Deputi II, dan Letnan Jenderal R. Hidayat sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota Depertan sebanyak 14 orang, yang terdiri dari para pejabat tinggi militer, sipil dan wakil dari Irian Barat. Pada 1962, Depertan mengalami perubahan struktur kepengurusan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 94/1962, Depertan dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai ketua merangkap anggota, dibantu Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama masing-masing sebagai anggota. Perjuangan merebut kembali Irian Barat tetap menjadi fokus utama dan pada akhirnya sejak 1 Januari 1963, Sang Merah Putih dikibarkan bersama bendera PBB di Irian Barat.

5. Pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) berdasarkan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1970

Setelah menerima mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Soekarno, Letnan Jenderal Soeharto berkeinginan untuk menghidupkan kembali Lembaga Penasihat Presiden dalam masalah pertahanan dan keamanan nasional. Keinginan itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Presiden RI tanggal 17 Maret 1969, No. 39/ABRI/1969 tentang penempatan Letnan Jenderal TNI M. M. Rachmat Kartakusuma sebagai perwira tinggi diperbantukan Presiden dalam rangka persiapan pembentukan organisasi Dewan Pertahanan Nasional. Surat itu masih menyebut rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional seperti yang pernah dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 1961 dalam rangka menggalang kekuatan dan penyusunan strategi untuk merebut kembali Irian Barat dari penguasaan Belanda. Secara resmi, Wanhankamnas dibentuk pada 1 Agustus 1970 berdasarkan Keppres No. 51/1970. Dasar pemikiran pembentukan Dewan adalah keperluan akan lembaga negara yang membantu Presiden dan bertugas menyusun kebijaksanaan tertinggi dan menjamin penyelenggaraan koordinasi yang efektif. Pemerintah pada saat itu memandang lembaga tersebut sangat mendesak dibentuk karena perkembangan keadaan yang terus berubah. Dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.51/1970 diatur susunan dan tata kerja Wanhankamnas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Dewan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan dibentuk Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh wakilnya. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal serta anggota Wanhankamnas diatur dengan keputusan Presiden

Kedudukan, fungsi dan tugas Sekretariat Jenderal diatur dalam Keputusan Presiden  Republik Indonesia No.71/1970 yang menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (disingkat Setjen Wanhankamnas) merupakan badan bantuan administratif yang berkedudukan langsung dibawah Ketua Wanhankamnas. Dalam kegiatannya Setjen menyelenggarakan kegiatan bantuan administrasi demi tercapainya tugas-tugas pokok Dewan sesuai pasal 2 Keputusan RI No.51/1970. Keanggotaan Setjen meliputi seorang Sekretaris Jenderal (disingkat Sesjen) yang dijabat oleh seorang Perwira Tinggi ABRI, seorang Wakil Sekretaris Jenderal, pembantu utama yang dijabat oleh anggota ABRI atau sipil dan kemudian di bawahnya terdapat biro-biro. Sesuai dengan Pasal 5 Keppres  RI No. 71/1970  tugas  Sesjen  Wanhankamnas adalah membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Wanhankamnas, memimpin Setjen Wanhankamnas, menghadiri semua sidang Dewan, menghimpun/menelaah/menilai dan menyusun bahan-bahan untuk kepentingan Dewan, menghubungi lembaga-lembaga negara, organisasi-organisasi swasta dan golongan-golongan masyarakat yang dipandang perlu dalam rangka tugas-tugas Dewan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Dewan. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan pembantu-pembantu utama yang diangkat oleh Setjen Dewan, yang terdiri dari anggota-anggota ABRI dan non-ABRI. Susunan di bawahnya terdapat biro-biro yang terdiri dari Biro Umum, Biro Hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara/Badan-Badan Swasta/Golongan-golongan Masyarakat, biro yang ketiga adalah Biro Dokumentasi, Pencetakan dan Distribusi. Kesekretariatan Wanhankamnas berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Pada 1971, terbit Surat Keputusan Presiden No. 17 tentang Setjen Wanhankamnas, yang mengubah Keppres No. 71/1970. Perubahan terutama terdapat dalam Pasal 11 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Pembantu Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sesjen setelah mendengar Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan Pada 1975, Kelembagaan Setjen Wanhankamnas disempurnakan lagi dalam Keppres No. 31 Tahun 1975. Dalam  Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional adalah suatu Lembaga Pemerintah non-Departemen dalam lingkungan Dewan Hankamnas yang berada langsung di bawah Presiden selaku Ketua Dewan Hankamnas.

Keppres No. 31/1975 tersebut lebih spesifik dan merinci tugas dan fungsi Setjen Wanhankamnas. Penyempurnaan susunan organisasi Setjen yang diputuskan dalam Keppres tersebut adalah penambahan empat Deputi Sesjen, yaitu Deputi Pengumpulan dan Pengolahan Prasarana Strategis, Deputi Penelitian dan Pengkajian, Deputi Perencanaan dan Deputi Pengembangan; masing-masing Deputi dibantu oleh Pembantu Deputi. Selanjutnya, masing-masing Pembantu Deputi membawahkan lima Bagian dan setiap Bagian membawahkan dua Sub-Bagian. Untuk tingkatan di bawahnya dibentuk unsur pelayanan atau biro-biro, yang terdiri atas Biro Umum, Biro Dokumentasi dan Biro Keuangan.

Pada 1984, Presiden menerbitkan Keppres yang menyempurnakan susunan organisasi Sekretariat Jenderal Wanhankamnas. Perubahan yang dilakukan adalah pada Pasal 6, yaitu seorang Pembantu Deputi Sesjen Wanhankamnas dibantu oleh lima orang Staf Pembantu Deputi. Tambahan lainnya adalah dalam Pasal 27 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Deputi bertanggung jawab kepada Sesjen, Pembantu Deputi kepada Deputi, dan Staf Pembantu Deputi kepada Pembantu Deputi. Keputusan Presiden terakhir tentang Wanhankamnas yang diterbitkan melalui Keppres No. 51 Tahun 1991, tanggal 18 November 1991, yang berisi tentang perubahan Keppres No. 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Dalam Keppres No. 51/1991, susunan Wanhankamnas diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, dengan anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Panglima ABRI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Sekretaris Jenderal Wanhankamnas. Keputusan lain adalah Presiden dapat menambah susunan Wanhankamnas bila dianggap perlu, selain itu para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian RI dapat menghadiri sidang atas permintaan Ketua Wanhankamnas.

6. Pembentukan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berdasarkan Keputusan presiden No.101 Tahun 1999

Pada 31 Agustus 1999, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Dengan Keppres itu, nama Wanhankamnas berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional yang  diakronimkan Wantannas. Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden.

Struktur organisasi Wantannas adalah Presiden sebagai ketua, Setjen Wantannas sebagai Sekretaris Dewan, para anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara/Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, Panglima TNI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan. Dasar pemikiran Wantannas adalah pembinaan Ketahanan Nasional melalui pendekatan komprehensif integratif. Sekretariat Jenderal Wantannas merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Sesjen Wantannas dibantu oleh empat deputi yang mengurusi masalah tertentu, yakni (1) Deputi Bidang Sistem Nasional, (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, (3) Deputi Bidang Politik dan Strategi, dan (4) Deputi Pengembangan. Setiap deputi membawahkan beberapa pembantu deputi. Saat ini Sesjen Wantannas dijabat oleh Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla).

 

 

KETUA DAN SESJEN WANTANNAS DARI MASA KE MASA

 

                KETUA WANTANNAS                                                             SESJEN WANTANNAS

   

 

Ir. Soekarno

Presiden RI I

1945 – 1967

Soeharto

Presiden RI II

1967 – 1998

 

Letjen TNI MMR. Kartakusumah

Sesjen Wantannas I

1970 – 1978

 

Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah
Sesjen Wantannas II
1978 – 1985

 

 

Laksda TNI Machmud Subarkah
Sesjen Wantannas III
1985 – 1994

 

 

Letjen TNI Soekarto
Sesjen Wantannas IV
1994 – 1998

 

 

 

Prof. BJ. Habibie

Presiden RI III

1998 – 1999

Letjen TNI Arifin Tarigan, SH
Sesjen Wantannas V
1998 – 2003

 

 

 

KH. Abdurahman Wahid

Presiden RI IV

1999 – 2001

Letjen TNI Arifin Tarigan, SH
Sesjen Wantannas V
1998 – 2003

 

 

Megawati Soekarnoputri

Presiden RI V

2001 – 2004

 

Letjen TNI Arifin Tarigan, SH
Sesjen Wantannas V
1998 – 2003

 

 

Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc.,APU
Sesjen Wantannas VI
2003 – 2005

 

 

 

 

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden RI VI

2004 – 2014

 

 

Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc.,APU

Sesjen Wantannas VI
2003 – 2005

 

 

Letjen TNI Muhammad Yasin, SH
Sesjen Wantannas VII
2005 – 2008

 

 

Letjen TNI Bambang Darmono
Sesjen Wantannas VIII
2008 – 2010

 

 

Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary
Sesjen Wantannas IX
2010 – 2011

 

 

Letjen TNI Junianto Haroen
Sesjen Wantannas X
2011 – 2012

 

 

Letjen TNI Waris
Sesjen Wantannas XI
2012 – 2015

 

 


Ir. Joko Widodo

Presiden RI VII

2014 – Sekarang

 

 

Letjen TNI Waris
Sesjen Wantannas XI
2012 – 2015

 

 

Letjen TNI M. Munir
Sesjen Wantannas XII
2015 – 2016

 

 

Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Sesjen Wantannas XIII
2016 – 2018

 

Letjen TNI Doni Monardo
Sesjen Wantannas XIV
2018 – 2019

 

 

Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P
Sesjen Wantannas XV
2019 – 2020

 

 

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla)

Sesjen Wantannas XVI

2020 – Sekarang