Sekertaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) RI Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla melakukan kunjungan kerja ke PT. Krakatau Steel, Krakatau Posco yang merupakan industri pendukung bagi industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dan PT. Caputra Mitra Sejati yang memproduksi kapal patroli TNI AL type PC 60 M.
“Industri BUMN memiliki banyak permasalahan sebagaimana terlihat dari beberapa laporan produksi dan keuangan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Sesjen mengawali kunjungannya.
“Indonesia memiliki kelebihan dari Geostrategis maupun SDA sehingga diperebutkan para negara besar di dunia, namun kita masih terombang ambing oleh pengaruh negara lain dan tidak menyadari kelebihan yang belum termanfaatkan dengan baik untuk menjaga diri dari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi serta untuk memberikan pengaruh positif pada daerah kawasan,” ujarnya lagi.
Sesjen Wantannas memcontohkan Korea Selatan yang merupakan negara kecil, namun mampu mengembangkan industri pertahanan, bahkan memberikan pengaruh yang besar dari segi budayanya ke negara - negara di dunia.
Dalam sesi diskusi, Sesjen Wantannas menyampaikan salah satu permasalahan adalah bahan dasar kritis Baja yang sebagian besar diperoleh impor dari negara tetangga yaitu Singapura, berasal dari pabrik baja dalam negeri yaitu Krakatau Steel dan Krakatau Posco.
Pada acara tersebut, Direktur Produksi Krakatau Steel menyampaikan bahwa telah terjalin kerjasama antara PT. Krakatau Steel dan BUMN dalam mendukung proyek strategis seperti Bahan Laras Senjata Ringan SS1/SS2, Ship Building Plate KCR-40, Nozzle Roket R-Han 122, Armored Milled Plate Ranpur Panser Anoa dan Body & Chassis Rantis Garuda dan pada prinsipnya perusahaan akan terus berkomitmen dan konsisten untuk mendukung industri dalam negeri.
Saat mengunjungi PT. Caputra Mitra Sejati yang merupakan galangan kapal di wilayah Cilegon, ditemukan bahwa dari konteks kemandirian, kemampuan untuk mendukung Industri Pertahanan Nasional sudah cukup baik, namun sebagian besar bahan baku produksi masih bergantung pada luar negeri.
Kemandirian masih hanya sebatas pada designer dan assembling product. Bahan baku pokok seperti biji besi kualitas tinggi untuk menghasilkan kualitas baja dengan standar pertahanan masih diperoleh secara impor, pembuatan kapal masih hanya sebatas pembuatan platform, dan alat bantu produksi, komponen permesinan, persenjataan, alkom (alat komunikasi), serta alat navigasi masih buatan luar negeri.
Dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pemangku kepentingan dari hulu ke hilir seperti permasalahan kepedulian dan kesadaran (awareness) akan kebutuhkan kemandirian industri pertahanan yang tidak hanya mengejar keuntungan atau profit semata.
Sesjen Wantannas beserta tim berjanji akan membawa permasalahan ini ke tingkat atas karena terdapat banyak kepentingan kementerian lembaga terhadap permasalahan tersebut.
Dalam hal ini dibutuhkan rumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, khususnya penyiapan regulasi peraturan pemerintah tentang industri pertahanan. Sesjen Wantannas tidak lupa mengingatkan bahwa pencapaian kemandirian industri pertahanan adalah merupakan instruksi langsung dari Presiden RI dalam mewujudkan kepentingan nasional. ***(ih)
Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Dikelola oleh Bagian Sistem Informasi, Biro PSP
