STRANAS PK

Laporan Triwulan II Tahun 2020 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang membuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Stranas PK diselenggarakan oleh Tim Nasional yang terdiri atas KPK, Bappenas, Kemendagri, KemenpanRB, dan Kantor Staf Presiden.

Salah satu fokus aksi dari Stranas PK adalah penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) difokuskan pada tantangan yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Dalam menjawab tantangan tersebut, Setjen Wantannas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya; keterbukaan informasi atas proses penerimaan pegawai, mutasi hingga kenaikan jabatan contohnya adalah penerimaan CPNS pada tahun 2019 telah berhasil diselenggarakan dengan merekrut 32 pegawai baru mulai dari tahap awal penerimaan CPNS hingga pengumuman di akses melalui website Setjen Wantannas, sehingga tidak ada jual beli jabatan dan ASN, melalui keterbukaan informasi ini diharapkan dapat tercipta manajemen satu data ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil serta wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

Gambar 1.

Grafik Realisasi pelaporan per Triwulan Setjen Wantannas

 

Gambar 2.

Tabel Target Setjen Wantannas

Berdasarkan data diatas, terdapat 4 (empat) target Setjen Wantannas, 2 (dua) target telah dipenuhi sesuai batas waktu dengan melaksanakan rekonsiliasi,  pemetaan atas data kepegawaian serta kesiapan integrasi SIMPEG. Saat ini, Setjen Wantannas tengah mempersiapkan laporan pelaksanaan identifikasi perbedaan permasalahan antar data Simpeg dengan data BKN dan penilaian kinerja PNS tahun 2019 minimal 50% dari jumlah PNS dengan batas akhir pelaporan 06 Oktober 2020. Berdasarkan progress yang dilaksanakan, Setjen Wantannas optimis dapat memenuhi 100% pelaporan sistem merit sesuai batas waktu dan terverifikasi oleh Tim Nasional Stranas PK.