Setjen Wantannas Raih Penghargaan Badan Publik Informatif

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Setjen Wantannas RI) meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 kategori Lembaga Non Struktural yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Perolehan ini ditandai dengan pemberian sertifikat dan plakat secara langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro kepada Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin dalam kegiatan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Istana Wapres RI, Jakarta, Selasa (19/12).     

Pada kesempatan ini, Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin menyampaikan bahwa informasi publik yang akurat dan andal saat ini sangat vital karena Indonesia tengah menjalani proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil," kata Ma’ruf Amin.     

Wapres juga mengapresiasi badan publik yang aktif dalam keterbukaan informasi publik. Dengan pemenuhan layanan informasi publik yang jelas dan memuaskan, ia berharap menurunkan angka pengaduan dan sengketa informasi publik.     

"Pada tahun 2018, hanya 15 badan publik yang tergolong informatif. Akan tetapi, pada tahun 2023 jumlahnya melonjak menjadi 139. Sebaliknya, badan publik yang tidak informatif merosot. Pada tahun 2018 ada 303 badan publik dan pada tahun 2023 hanya 147 badan publik," paparnya.     

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 merupakan kegiatan yang dilaksanakan ke 13 kalinya. Ia menambahkan pada Tahun 2023, monitoring dan evaluasi dilakukan kepada 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.